Praktik Suap di Muba Sudah Biasa

16

BP/MARDIANSYAH BERBINCANG-Terdakwa satu Fahri dan Terdakwa dua Lucy berbincang saat mendengarkan keterangan salah satu saksi pada sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK dipemerintahan Musi Banyuasin, Kamis (17/3)
Terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty berbincang saat mendengarkan keterangan salah satu saksi pada sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Musi Banyuasin, Kamis (17/3)

Palembang, BP

Mantan anggota DPRD Musi Banyuasin Bambang Karyanto mengatakan, praktik suap menyuap di Kabupaten Muba, yang melibatkan oknum pejabat pemerintah dengan anggota dewan sudah berlangsung sejak lama dan menjadi rahasia umum.

“Ini sudah kebiasaan sejak lama. Jadi harus diikuti dan sudah diketahui eksekutif serta legislatif, Majelis,” ujar Bambang yang sudah divonis lima tahun penjara ini.

Ia dihadirkan ke muka persidangan sebagai saksi untuk kasus suap pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014 dengan terdakwa Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty.

Menurutnya, penawaran uang suap dari DPRD Muba sebesar Rp20 miliar, kemudian sempat ditawar terdakwa Lucianty menjadi Rp11,8 miliar. Namun akhirnya disepakati dengan jumlah sebesar Rp17,5 miliar.

“Bersama saya, penawaran itu disampaikan Syamsudin Fei ketika bertemu Pahri dan Lucy. Saat itu Lucy mengatakan alangkah banyaknya. Jadi muncul coretan Rp11,8 miliar,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Saiman.

Baca:  Anggota Dewan Muba Ramai-Ramai Kembalikan Mobdin

Namun ketika dilaporkan, unsur pimpinan dewan sempat marah dan tak menerima tawaran itu. “Sehingga agar tidak ribut, coretan itu saya sobek dan buang,” ucapnya.

Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi lain. Mereka adalah Adam Munandar, Parlindungan Lubis, serta Depi Irawan yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun meski dicecar pertanyaan oleh tiga majelis hakim, Depi Irawan tetap bersikukuh jika dirinya tidak menerima uang suap tahap pertama, yang totalnya Rp2,65 miliar untuk 45 anggota DPRD. Uang suap tersebut diberikan Pemkab Muba melalui Ridwan alias Iwan (mantan sopir saksi Bambang). Alhasil, persidangan berjalan alot. Namun, Depi tak bisa berbicara lagi setelah saksi Ridwan juga dihadirkan ke persidangan.

“Atas perintah Pak Bambang, uang untuk Fraksi Nasdem saya berikan langsung kepada ketuanya (Depi Irawan),” ujar Ridwan menjawab pertanyaan hakim.

Baca:  Bupati Muba Ikut Padamkam Karhutla

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa Pahri dan Lucianty yang diberikan kesempatan menanggapi kompak membantah keterangan Bambang Karyanto.

“Saya tidak pernah tahu ada pinjaman Rp200 juta oleh Syamsudin Fei kepada Lucianty untuk diberikan kepada DPRD,” ucap Pahri.

Lucianty juga dengan tegas membantah keterangan Bambang kalau dirinya disebut berhubungan langsung dengan saksi dalam memberikan uang pinjaman. Lucy juga membantah telah membuat coretan sebesar Rp11,8 miliar.

“Tidak benar saya membuat coretan sebesar Rp11,8 miliar itu. Saya hanya mengatakan alangkah banyaknya, serta hanya melihat catatan Rp20 miliar yang diperlihatkan Syamsudin Fei,” tandasnya.

Usai persidangan, Irene Putrie, tim JPU KPK menuturkan, dari keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan jelas bahwa suap ini tidak ada unsur paksaan, serta sudah ada kesepakatan seperti tahun sebelumnya.

“Tidak ada unsur paksaan. Sebab kalaupun terdakwa tidak memenuhi uang itu, maka APBD yang digunakan adalah dari tahun sebelumnya dengan jumlah lebih besar,” tuturnya.

Baca:  Futsal Dimulai Muba Lawan OKI

Sedangkan untuk peran terdakwa Lucianty, Irene menyebut juga sudah jelas dari keterangan saksi Bambang, padahal yang berkepentingan adalah terdakwa Pahri.

“Lucianty bukan eksekutif, tapi dia juga menemui Bambang mengatakan ini kebanyakan. Di situ apa korelasinya dan artinya di situ jelas ada peran Luci,” paparnya.

Pantauan sepanjang persidangan, kedua terdakwa yang duduk berdampingan di samping penasihat hukumnya, fokus menjalani sidang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Terutama saat Bambang memaparkan praktik suap ini.

Sedangkan pada sidang lain masih dengan kasus yang sama dengan terdakwa empat mantan pimpinan DPRD Muba, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan tidak menerima eksepsi terdakwa Darwin AH.

Dalam putusan sela yang dibacakan Parlas, menetapkan dakwaan JPU KPK sesuai pasal 143 KUHP. Sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pokok materi. # ris