DPR RI Tidak Akan Revisi UU Pilkada

13

hari-ini-revisi-uu-pilkada.10431Jakarta, BP

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, DPR tidak akan merevisi UU Pilkada jika pemerintah tidak setuju, karena produk UU disusun   wakil rakyat dengan pemerintah.

“Pemerintah sudah bilang UU Pilkada belum mendesak untuk direvisi. Jadi gak mungkin juga DPR merevisi sendiri tanpa persetujuan pemerintah,” ujar  Ade Komarudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/3).

Wacana revisi UU Pilkada   muncul ketika   Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur perseorangan. Kalangan anggota dewan sebagai perpanjangan Parpol merasa dibaikan sehingga digulirkan revisi UU Pilkada untuk memperberat persyaratan calon gubernur dari jalur perseorangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan,  revisi UU Pilkada yang bermaksud memberatkan calon perseorangan jelas ditolak, karena akan menyulitkan seseorang ikut dalam pemilihan calon kepala daerah. “Perlu juga kita tanya kepada pakar dan survei, sejauh mana yang memungkinkan calon perseorangan   mendapatkan dukungan dari masyarakat,” tutur Fadli.

Baca:  Perlancar Transportasi Air, Sungai Musi Harus Dikeruk

Fadli  meminta  Komisi II DPR  tetap mengakomodir pencalonan perseorangan yang lebih mudah.  Jangan sampai membuat syarat aneh-aneh sehingga  mereka yang berminat mencalonkan diri dari jalur perseorangan tidak  sanggup.  “Calon independen sudah diatur dalam UU Pilkada. Semangat ini harus diperhatikan dan diakomodasi dalam pelaksanaan pemilu,” tambahnya.

Menurut Fadli, semangat independensi   bahwa individu juga berhak mencalonkan dan sudah diakomodasi. Dan Partai Gerindra  belum mengusulkan kenaikan syarat calon independen tersebut

Baca:  Menaikkan PT Untungkan Parpol Besar

Meski demikian, Fadli melihat perjuangan calon independen cukup  berat karena dia individual  tidak punya perwakilan atau kursi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan pemerintah belum menyetujui rencana menaikkan persentase persyaratan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan.      “Pada prinsipnya pemerintah menganggap UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur calon independen  sudah cukup baik,” kata Pramono.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menyatakan,   pihaknya  tidak sepakat kalau syarat dukungan bagi calon independen diperberat. Karena calon independen harus memiliki ruang bersaing yang sama dengan calon parpol. ” Negara demokrasi harus memberi peluang ke calon parpol dan independen,” jelas  Dadang Rusdiana.

Baca:  Bambang Haryo Soroti Evakuasi Lamban Jasa Marga Terancam Pidana

Menurut Dadang,   semua calon diberi jalan, dan biarkan masyarakat yang   akan menilai. ” Hanura  berada di garda terdepan untuk memperjuangkan  semua calon mendapatkan jalan yang sama,” kata Dadang yang juga Sekretaris Fraksi Hanura DPR itu.

Dikatakan,  Hanura tidak khawatir dengan fenomena Ahok. Masyarakat sekarang lebih cerdas dan kritis, apakah semua independen itu bagus.” Yang dikhawatirkan partai hanya Ahok efect,” tutur Dadang. #duk