Ultimate magazine theme for WordPress.

Pahri Perintahkan Pengumpulan Uang Suap

Sidang fahri 3
Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty, menjalani sidang.

Palembang, BP

Terpidana Syamsudin Fei yang dihadirkan sebagai saksi menyebut bahwa pengumpulan uang suap sebesar Rp2,56 miliar adalah perintah terdakwa Pahri Azhari, selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Hal itu disampaikan mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muba ini dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, Kamis (10/3).

Syamsudin dicecar pertanyaan oleh majelis hakim yang diketuai Saiman, terkait sumber uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Muba, yang tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu.

“Dari terdakwa (Pahri Azhari – red), Yang Mulia,” ujar Syamsudin, yang dihadirkan bersama empat saksi lain dalam lanjutan sidang kasus suap LKPJ kepala daerah 2014 dan pengesahan APBD Muba 2015.

Pertanyaan hakim berlanjut mengenai peranan terdakwa dua, dalam hal ini Lucianty. Syamsudin menyebutkan bahwa istri Bupati Muba itu yang memberikan pinjaman uang.

Menurut Syamsudin, uang sebesar Rp2,65 miliar dan Rp200 juta diserahkan dalam dua tahap kepada DPRD Muba melalui terpidana Bambang Karyanto sebagai panjar dari total Rp17,5 miliar yang disepakati.

Ini dimaksudkan agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah 2014 dapat disetujui dan APBD Muba 2015 dapat disahkan oleh DPRD Muba.

“Pemberian tahap pertama Rp2,65 miliar dan kedua Rp200 juta pinjam uang dari terdakwa dua dan itu diketahui untuk memenuhi komitmen,” paparnya.

Baca Juga:  Disergap, Nyaris Telan Shabu

Dikatakan Syamsudin, untuk pembahasan RAPBD dan pengesahan LKPJ, DPRD meminta uang fee sebesar Rp20 miliar.

“Hal itu saya sampaikan kepada terdakwa satu dan terdakwa dua. Saat itu terdakwa dua mengatakan alangkah besarnya, lalu ditawar Rp13 miliar,” imbuhnya.

Kemudian penawaran tersebut disampaikan kepada anggota DPRD melalui Bambang Kariyanto. Namun ditolak, sehingga dilakukan negosiasi yang akhirnya didapat angka Rp17,5 miliar.

Sedangkan untuk uang suap tahap tiga yang akhirnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK RI di rumah terpidana Bambang Karyanto, Syamsudin menuturkan berasal dari sejumlah SKPD yang ada di Kabupaten Muba.

Dalam hal ini Dinas PUBM menyerahkan sebesar Rp2 miliar, Dinas PUCK Rp500 juta, Dinas Pendidikan Rp25 juta, dan Rp35 juta dikumpulkan terpidana Faysar dari SKPD lain.

Pemaparan itu tak ditepis oleh Andri Sofan selaku Kepala Dinas PUBM, Zainal Abidin, Kepala Dinas PUCK, dan Yusuf Amilin selaku Kepala Dinas Pendidikan. Serta terpidana Faysar yang sama-sama dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebagai saksi atas terdakwa Fahri Azhari dan Lucianty.

“Karena waktu yang diberikan mendesak, maka uang itu saya pinjam dari Teguh, Khairil Zaman dan Efendi Soni atau Akai, kontraktor yang ada di Muba,” kata Andri Sofan.

Hanya saja terkait pengembalian pinjaman dengan jumlah tak sedikit yang sempat ditanyakan majelis hakim, saksi Andri terlihat kebingungan dan memutar jawaban.

Akhirnya saksi menyebut kalau pengembalian uang menggunakan uang pribadinya dan keluarga, bukan menggunakan anggaran dinas.

Baca Juga:  Kasus Muba Dibuka di Rakernas PDIP

“Sudah jangan ditutup-tutupi lagi. Jujurlah memberikan keterangan. Atau kalau memang Saudara siap masuk penjara, silakan saja,” tegas Junaida, selaku hakim anggota.

Setelah mendengar keterangan para saksi, Lucianty yang diberikan kesempatan untuk menanggapi, membantah keterangan Syamsudin Fei.

“Saya tidak pernah menawar Rp13 miliar itu. Saya bahkan tidak tahu sedikitpun mengenai anggaran dari Kabupaten Muba,” kilahnya.

Lalu majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. “Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih keterangan saksi,” tandasnya.

Usai persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Putri mengatakan, sudah terungkap jelas peran Pahri Azhari dan istrinya Lucianty. Mereka mengetahui soal komitmen kebijakan persetujuan RAPBD dengan pihak legislatif.

Bermula ketika saksi Syamsudin Fei mengumpulkan uang dengan menghubungi Faisar selaku Kepala Bappeda Muba, Andri Sophan, Zainal Abidin dan Yusuf, untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp2,56 miliar.

Tapi mereka menolak memberikan uang tersebut, hingga akhirnya Pahri Azhari langsung turun tangan meminta bantuan dari masing-masing SKPD.

“Bahwa saksi Syamsudin Fai diperintahkan terdakwa satu dan dua untuk mengumpulkan uang suap. Tapi kepala dinas menolak dan akhirnya terdakwa satu mengumpulkan mereka di rumah dinas dan meminta uang dengan limit waktu sampai satu hari sebelum OTT,” katanya.

Waldus, kuasa hukum Pahri Azhari, membantah jika kliennya menjadi pelaku utama dalam kasus suap yang terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Baca Juga:  Mantan Kepala BKD Dijerat Pasal Berlapis

Menurut Waldus, kliennya tidak mengetahui adanya komitmen dari terpidana Syamsudin Fei dengan pihak legislatif dalam persetujuan RAPBD Muba.

“Klien kami tidak mengetahui kalau ada komitmen soal pengesahan RAPBD dari legislatif. Komitmen tersebut dilakukan sendiri oleh bawahan terdakwa satu,” imbuhnya.

Masih dalam kasus yang sama, sebelum sidang dengan terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty, Pengadilan Tipikor Palembang ini juga sempat menggelar sidang dengan empat terdakwa yang merupakan mantan pimpinan DPRD Muba.

Namun persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Darwin AH ini, hanya dihadiri pemohon eksepsi, serta dua terdakwa lain, yakni Riamon Iskandar dan Aidil Fitri.

Sedangkan terdakwa Islan Hanura tidak dapat dihadirkan ke meja hijau karena mengalami sakit penyempitan syaraf belakang. Sehingga tetap berada di Rutan Klas IA Pakjo Palembang.

Dalam eksepsi yang disampaikan Ghandi Arius selaku penasihat hukum terdakwa Darwin, disebutkan pihaknya keberatan dengan dakwaan JPU karena syarat formil tidak sesuai.

“Kita minta dakwaan harus dibatalkan karena ditemukan ketidakbenaran identitas dan ketidakjelasan  peranan mereka masing-masing terdakwa,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, kualifikasi peranan keempat terdakwa tersebut belum tentu sama karena ada yang menjadi pemeran utama atau peran pembantu.

“Tapi itu tak diuraikan dan membingungkan sehingga bagaimana kita akan melakukan pembelaan jika dipukul rata. Kita ingin porsi sesuai aturan,” jelasnya. # ris

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...