Sumsel Belum Siap Rasionalisasi PNS

11

Palembang, BP
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum siap menerapkan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) pada Mei 2016 mendatang.

Dalam roadmap Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sekira 1,37 juta PNS di Indonesia menjadi target rasionalisasi. Mereka tersebar di jabatan fungsional dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD.

Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumpah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,4517 juta pegawai.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman mengatakan, pihaknya masih menganggap rasionalisasi PNS masih dalam tahapan wacana. “Memang belum berlaku dan kami belum membahas (rasionalisasi-red). Kita tidak bisa bicara sekarang terkait berapa banyak jumlah PNS yang dirasionalisasi serta berapa pesangon yang bakal diberikan. Ini masih tahap wacana,” tuturnya, Kamis (10/3).

Mukti mengungkapkan, PNS di lingkungan Pemprov Sumsel saat ini ada sekitar 7.400 orang. Pihaknya menganggap adanya rasionalisasi PNS adalah hal yang berat, karena harus mengurangi jumlah PNS yang dipekerjakan. Kinerja dan keefektifan PNS akan sangat menentukan PNS tersebut masih bisa pekerjakan atau di pensiun dinikan.

Dirinya pun mengaku, PNS di lingkungan Pemprov Sumsel memang banyak berlebih. Namun di beberapa bidang masih ada kekurangan SDM. Dirinya pun membantah bahwa yang diberhentikan hanyalah PNS lulusan SMA ke bawah.

“Belum tentu yang diberhentikan adalah PNS dengan lulusan akhir di tingkat SMP dan SMA. Bisa saja PNS yang usia sudah 50 tahunan, sakit-sakitan dan sudah jarang berkontribusi yang dipensiun dinikan,” ungkapnya.

Dirinya meminta agar PNS yang ada dilingkungan Pemprov Sumsel untuk tak gelisah dan takut menanggapi hal ini. Pihaknya masih mengkaji hal tersebut.

Mukti mengimbau agar PNS tetap memberikan kontribusi nyata, profesional, tenang, dan bekerja untuk masyarakat Sumsel dengan efektif serta turut menyukseskan pembangunan di Sumsel. Oidz