Home / Headline / Kejagung Akan Sita Barang Bukti di SKPD Sumsel

Kejagung Akan Sita Barang Bukti di SKPD Sumsel

kasi-penkum-kejati-sumsel-hotma-hutadjulu_20160301_135256Palembang, BP
Penyidik Kejagung RI akan melakukan penyitaan berkas terhadap instansi di pemerintahan Provinsi  Sumatera Selatan terkait dana hibah tahun 2013 sebesar Rp2,1 triliun, Kamis (3/3).
Jaksa penyidik Kejagung, RI Haryono, SH, didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati Sumsel, Hotma Hutadjulu, SH, menyampaikan hal ini di di Aula Kejati Sumsel, Rabu (2/3).
“Besok, Kamis, kita akan melakukan penyitaan berkas-berkas di beberapa tempat yakni BPKAD Sumsel, Kesbangpol Sumsel, serta biro-biro terkait,” jelasnya seusai melakukan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Sumsel, Rabu.
Ia menambahkan, pemeriksaan kali ini menghadirkan saksi dari lembaga swadaya masyarakat, notaris, dan tujuh mantan anggota DPRD Sumsel dari jumlah yang diperiksa 62 mantan anggota DPRD Sumsel Periode 2009-2014 terkait kasus dugaan dana hibah Pemprov Sumsel tahun 2013.
“Saat ini kita melakukan pemeriksaan kepada 23 LSM yang ada di Sumsel. Dua orang sebagai notaris serta tujuh mantan anggota DPRD Sumsel yakni  Firasgo Jaya Santika, H Sugandi Pakuali, Badrullah Daud Kohar, Kobar Kotot, Edwar Jaya, Abadi B Darmo, Nadia Basjir. Namun hanya empat yang hadir, untuk sisanya kita akan menunggu hingga pukul 22.00 nanti. Jika pada waktu yang ditentukan juga tidak hadir kita akan mengambil sikap untuk dilakukan pemanggilan ulang,” katanya.
Sementara itu, mantan anggota dewan Sumsel periode 2009- 2014, H Sulgani Pakuali, saat keluar dari ruangan pemeriksaan menjelaskan kepada wartawan kalau kedatangannya ke Kejati Sumsel untuk menghadiri panggilan penyidik Kejagung terkait dana hibah tahun 2013, dirinya mengaku bahwa dana hibah yang digelontorkan untuk masing-masing anggota menerima sebesar 5 miliar.
“Saat itu, saya diperiksa oleh penyidik dengan enam pertanyaan, saya biasa saja bahkan tidak tegang, jika saya dipanggil lagi saya siap dipanggil kembali, terkait  bantuan dana hibah sebesar 5 miliar, bahkan dana yang digelontorkan mekanismenya untuk pembangunan jalan,” katanya menjelaskan saat ini sebagai anggota pengawas PT Petro di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung RI terhadap mantan anggota DPRD Sumsel tahun 2009-2014 diantaranya Sakim, Amin Haderi  RHM Rasyidi, Susanto Ajis , Mgs A Zaini , Arwady K, Yuswar Hidayatullah, Medi Basri, H Syaiful Islam, M Arwani D, Aswandi AS, Bihaqqi, Ali Rasyid, Popo Ali, Hasbullah Akib, H Djunaidi Ramli, Darwin Azhar, H Zulkainain Ibrahim, Wasista Bambang Utoyo,  Sumiati,  H Iskandar Syamwell, Solihin Daud, Narsul Madang,  Rizal Kenedi, RA Anita Noeringhati, Nadia Basyir, Lily Martiawi, Muhdi Maza, Syaifurahman,  Zainuddin, M Tukul, Muhammad Id, H Darmadi Djufri , Rusdi Tahar, Nopran Marjani, Misliha, Mohd Iqbal Romzi, H Slamet Sumo Sentono, Badrullah Daud Kohar , Kobar Kotot.
Turut diperiksa sebanyak 40 LSM, 10 notaris, 15 ekskutif yang terdiri dari kepala biro dan kepala dinas serta 62 anggota DPRD Sumsel. #osk

x

Jangan Lewatkan

Tambah 47 Kasus, Pasien Covid-19 di Sumsel 7.229 pada 20 Oktober

Palembang, BP Pasien positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertambah 47 orang. Hal ini diketahui berdasarkan laporan media harian Covid-19 ...