Pemerintah Cabut Pembekuan PSSI

12

agum-gumelar-dan-imam-nahrawi_20160217_230326Jakarta, BP

Pemerintah akhirnya mencabut SK Pembekuan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pencabutan dilakukan setelah Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar di Istana Negara.

Kabar ini jelas merupakan angin segar buat sepakbola Indonesia yang sudah lama mati suri. Kompetisi yang jadi mimpi ribuan pesepakbola di tanah air akan segera bergulir.

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 16.30 WIB, Rabu (24/2), Presiden Jokowi memberikan arahan pada Menpora Imam Nahrawi dalam satu dua hari ini mengkaji bagi kemungkinan rencana pencabutan pembekuan PSSI.

Menpora berdasarkan informasi yang diterima Sindonews melalui Jubir Kemenpora Gatot Dewa Broto menyanggupi arahan presiden. “Sesegera mungkin akan melaporkan kembali kepada Presiden,” jelas Gatot.

Jokowi dalam pertemuan itu juga mengijinkan Agum Gumelar untuk melaporkan hasil pertemuan kepada FIFA. Pertemuan selain dihadiri Menpora juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Agum Gumelar mengatakan, dirinya akan segera terbang ke markas FIFA di Zurich, Swiss. “Saya harus lapor ke Zurich secepatnya. Artinya, ini adalah kabar baik. PSSI akan diaktifkan kembali,” ujar Agum.

Baca:  PT Liga Gagas Turnamen

Karena itu, nantinya akan digelar Kongres Luar Biasa PSSI untuk memilih pengurus yang baru. Sehingga, akan ada perombakan besar-besaran terhadap pengurus yang lama ataupun saat ini.

“Untuk semacam Kongres Luar Biasa, saya sampaikan bahwa itu memang harus dalam jalur sistem,” kata Agum.

Ia mengatakan, pihak dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) akan masuk Tim Adhoc di dalam Kongres Luar Biasa.

“Akan mengawasi melaksanakan reformasi dan mengawasi jalannya organisasi PSSI yang akan diaktifkan kembali,” tukasnya.

Sebagai informasi, pada Sabtu 30 Mei 2015 FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI. FIFA menilai pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran, dan hukuman baru akan dicabut apabila intervensi itu tidak lagi dilakukan.

Dalam dokumen FIFA yang ditandatangani Sekjen Jerome Valcke, disebutkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi sepakbola tertinggi di dunia itu dicabut atas hasil rapat Komite Eksekutif di Zurich, Swiss.

Baca:  Piala Suratin Cup Zona Palembang Resmi Dimulai

Menurut FIFA, intervensi pemerintah Indonesia dianggap sebagai pelanggaran atas Pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA. Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak keanggotaannya dan Timnas Indonesia serta klub-klub dilarang melakukan aktivitas internasional termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC.

Ketua Umum PSSI, La Nyalla M. Mattalitti, mengaku bersyukur pembekuan terhadap PSSI oleh Kemenpora telah dicabut. Hal ini disampaikan dalam rilis yang diterima.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Saya atas nama keluarga besar masyarakat bola Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Presiden Jokowi atas pencabutan SK Pembekuan PSSI,” tulis La Nyalla dalam rilis.

“Kami memohon dukungan dan bimbingan bapak Presiden Jokowi agar sepak bola Indonesia dapat maju sesuai harapan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan akan membuat keputusan mencabut SK pembekuan PSSI dalam satu atau dua hari mendatang.

Baca:  Askot PSSI Palembang Gelar Pelatihan Wasit Lisensi C3

“Dalam waktu satu sampai dua hari akan kami putuskan (soal pencabutan pembekuan PSSI). Kami diberi kesempatan untuk mengaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di hadapan Presiden, tapi dalam 1-2 hari ini pasti akan kami sampaikan,” ungkap Imam.

“Intinya kita tidak ingin sanksi ini berlanjut, yang kedua kita ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan tim indonesia berlaga di SEA Games maupun Asian Games. Yang ketiga, ke depan reformasi harus tetap berjalan, akuntabilitas ditingkatkan, pemerintah harus ada dalam bagian yang tidak terpisahkan, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI.”

“Akuntabilitas itu sebelum kick-off liga atau kompetisi harus jelas. Tentang kontrak pemain, pelatih, dan lain sebagainya, harus jelas. Tak boleh lagi ada tunggakan gaji pemain, tidak boleh pemain disia-siakan atas nama kebutuhan mereka,” katanya. #cit