Menyangkal Sampaikan Mosi Tak Percaya

19

667403_01114323022016_Pejabat_PemkotPalembang, BP

Tiga dari belasan pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Palembang yang bertandang ke Pemprov pada Senin (22/2) lalu, tidak mengakui bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan surat tidak percaya terhadap kepemimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ucok Hidayat sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Palembang.

Kepala Bappeda Palembang M Sapri terkesan menghindar ketika ditanya perihal kedatangan dirinya beserta rombongan pejabat Pemko lainnya ke Pemprov Sumsel.

“Ohh itu cuma bahas masalah persiapan Asian Games saja,” ucapnya saat diwawancarai di kantor Bappeda Palembang, Selasa (23/2).

Saat ditanya mengenai isu tentang mosi tidak percaya yang dilakukan rombongan SKPD Palembang terhadap Sekda Palembang, Dirinya tidak banyak berpendapat dan sedikit tertawa.

“Kalau itu saya tidak tahu, mungkin bisa jadi ada hubungannya soal itu (baca:mosi tidak percaya). Itu kan cuma konsultasi dengan Gubernur biar ada komando yang sama,” tuturnya.

Namun dirinya tidak menjelaskan maksud dari peryataan satu komando tersebut.

“Sudah gak usah dibahaslah, jangan mancing-mancing pertanyaannya,” elak Sapri.

Sama halnya dengan Sapri, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Sulaiman Amin juga tidak banyak berkomentar mengenai persoalan tersebut.

“Wah jangan ditanya dulu kalau soal itu, saya no comment dulu kalau ditanya itu,” singkatnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Investasi Setda Palembang, Sudirman Teguh juga terkesan menghindar saat ditanya mengenai perihal kedatangan rombongan Pejabat Pemko ke Pemprov.

“Ado apo emang di Pemprov, saya tidak hadir disana jadi saya tidak tahu,” akunya.

Baca:  Walikota Wajib Patuhi Rekomendasi KASN

Meskipun sudah jelas bahwa dirinya ikut bersama dengan rombongan pejabat SKPD lain bertandang ke Pemprov. Namun, ia masih tidak mengakui hal tersebut.

“Yoh mungkin bae bahas soal Asian Games, kan banyak masih PR untuk Asian Games nanti,” tegasnya.

Selain itu, Asisten I bidang Pemerintah Pemerintah Kota (Pemko) Palembang Harobin Mastafa membantah keras kunjungan  ramai-ramai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (22/2) kemarin, ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemrov Sumsel) untuk menggulingkan jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang.

Dia berkilah, kunjungan tersebut terkait meminta petunjuk permasalahan KASN yang kini merundung 108 pejabat di lingkungan Pemkot Palembang.

“Tidaklah kedatangan kita itu meminta petunjuk masalah KASN kepada Pemrov Sumsel,” jelasnya, Selasa (23/2).

Bahkan katanya, mereka tetap menghormati sebagai jabatan PNS tertinggi Sekda Palembang H. Ucok Hidayat.

“Orangnya (Sekda) masih ada masa kita tidak hormati,” katanya.

Disingung ada kejanggalan membahas KASN melibatkan hampir seluruh kepala SKPD yang tidak terlibat dalam KASN, Harobin berkilah tidak hanya membahas KASN juga membahas beberapa program kerja Pemkot Palembang seperti pembangunan Light Rail Transit (LRT), gantu rugi lahan dan banyak masalah lainnya.

“Sekalian pertemuan itu kita membahas satu paket pekerjaan lainnya,” tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Chairul S Matdiah, menyayangkan dengan apa yang dilakukan sejumlah pejabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Sekda Kota Palembang, Ucok Hidayat, syarat kepentingan politik yang ingin memecah belah hubungan baik antara Walikota dan Sekda.

Baca:  Harnojoyo , Resmi Jabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang

“Untuk apa sejumlah pejabat pemerintahan tersebut ramai-ramai menemui Gubernur. Katanya masalah rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tapi kenapa hampir seluruh pejabat datang ke sana?” ujarnya.

Chairul sangat menyayangkan juga, apa yang dilakukan hampir rata-rata Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut sangat menyalahi aturan. Pasalnya, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel diketahui tidak berdasarkan agenda kerja dan tanpa sepengetahuan Sekda selaku Pembina tertinggi di lingkungan, saat jam kerja.

“Seharusnya seluruh PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berkerja sesuai aturan serta mematuhi prosedur dan transparan, jangan bersikap sewenang-wenang. Dalam berita disebutkan Sekda suka bersikap sewenang-wenang, tapi jika melihat sikap pejabat-pejabat tersebut, justru sebaliknya,” tuturnya.

Aparatur harus memberikan pelayanan publik secara transparan dan cepat dan berada dijalurnya. Termasuk contohnya semua kepala SKPD yang akan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah harus memiliki izin, termasuk melakukan pertemuan dengan pihak provinsi harus seizin Sekda, terlebih membahas masalah KASN.

“Bilangnya konsultasi masdalah KASN. Tapi kenapa harus ramai-ramai, bahkan hampir semua kepala SKPD, Bagian sampai staff ahli diketahui pergi menemui Sekda Provinsi Mukti Sulaiman kemarin,” jelasnya.

Sebaikanya Sekda Provinsi bersikap netral dengan adanya pertemuan diluar sepengetahuan Sekda Palembang. Karena, sejauh ini hubungan harmonis dilingkungan Pemkot Palembang sudah tercipta dengan baik, terlebih hubungan Sekda Palembang dengan walikota.

Baca:  KASN Melemah, Pelanggaran Walikota Tidak Ada Sanksi

“Walikota harus mengambil sikap dari apa yang dilakukan pejabatnya, dan Pemprov Sumsel harus netral. Karena, kami lihat dari DPRD Provinsi sekda dan walikota harmonis, kalau seperti ini ada pihak tertentu ingin memecah hubungan baik antara sekda dengan Walikota Palembang, dan ini sangat keliru,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Palembang yang diketahui berjumlah 25 orang mendatangi Pemprov Sumsel tersebut. Kedatangan pejabat tersebut, dikatakan untuk menemui Gubernur Sumsel H Alex Noerdin terkait dengan KASN.

Namun, dari informasi yang berhasil dihimpun, kedatangan hampir keseluruhan pejabat tinggi Pemkot tersebut, untuk melaporkan terkait penyelenggaraan pemerintah di Pemkot Palembang yang mengatakan jika Pemerintahan Kota Palembang tidak harmonis. Di mana, Sekda Kota Palembang diminta puluhan pejabat tersebut untuk diganti.

Terpisah, Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat masih mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahwa tidak ada permasalahan mengenai isu perpecahan di lingkungan Pemko Palembang.

“Kalau hal kemarin tidak ada masalah. Pemerintahan juga masih berjalan seperti adanya,” kata Ucok.

Terkait, adanya isu terbentuknya blok-blok di lingkungan Pemko Palembang, dirinya tidak berkomentar banyak.

“Kita kerja disini kan tetap satu komando yang dipegang oleh Pak Harnojoyo. Jadi visi kita harus sama dengan program kerja Pak Wali,” tukasnya. #dil/ren