Harnojoyo Dalam Tekanan Politik

17

Pemerintah Kota Palembang berada dalam tekanan politik. Tidak hanya dari partai, namun juga dari lembaga tinggi negara yang membuat kebijakan Walikota Palembang Harnojoyo direkomendasikan untuk dianulir.


Harno-pltwalikotaPalembang, BP

Lembaga tinggi negara, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menurut informasi yang dihimpun, tengah menyoroti Walikota Palembang Harnojoyo, terkait rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Surat dari Kemenkumham RI sudah masuk,” kata sumber di lingkungan Kantor Walikota Palembang.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan mutasi pejabat eselon dua hingga empat harus dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir. Tidak bisa pejabat diberhentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas.

“Kalaupun walikota memberhentikan pejabat tentu pembina pegawai memiliki pertimbangan dan penilaian sendiri. Sedangkan rekomendasi  dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kemendagri tidak begitu menentukan. Kemendagri paling sebatas menegur Walikota,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri  Dodi Riatmadji di Jakarta kepada BeritaPagi, Jumat (5/2).

Dodi  mengakui kehadiran UU ASN belum begitu efektif dijalankan. Di sejumlah daerah sudah sering terjadi, kepala daerah yang memberhentikan pejabat eselon tidak bisa berbuat banyak. “Pejabat eselon yang diberhentikan pernah mengggugat lewat PTUN, namun tetap saja gugatan tersebut ditolak pengadilan,” tegas Dodi.

 

Dengan diabaikannya rekomendasi tersebut, disinyalir timbul kerugian negara. KASN menganggap Walikota Palembang telah melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 pasal 108 ayat 3 yang berpotensi timbulnya dampak hukum, termasuk bagi pejabat pembina kepegawaian dan para pegawai yang diangkat.

Baca:  Uji Kompetensi Pejabat Pemko yang Nonjob dan Diangkat

 

Dalam waktu dekat, Walikota Palembang akan segera melakukan rekomendasi tersebut. Untuk itu Walikota sudah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Kepala BKD Provinsi dan Asisten IV terkait pelaksanaan rekomendasi KASN.

 

“Pak Wali sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait di provinsi (Pemprov Sumsel) untuk pelaksanaan rekomendasi KASN, namun untuk surat dari Mendagri saya belum tahu, nanti saya cari informasi,” kata Kabag Humas Protokol Pemko Palembang Akhmad Mustain, Kamis (4/2).

 

Seperti gejolak yang terjadi belakangan, kebijakan Walikota Palembang H Harnojoyo dimulai dari kebijakan menerbitkan tiga keputusan kontroversial pada 2 November pada awal masa definitif, mengambil alih Pasar 16 Ilir pada awal tahun, hingga menyangkut hak prerogatif menentukan siapa calon wakil walikota (wawako).

 

Dari data yang dihimpun BeritaPagi di lapangan, Walikota Palembang telah melakukan penerbitan keputusan pertama nomor 821.3/099/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II sebanyak 22 pegawai negeri sipil (PNS).

 

Kedua, surat keputusan nomor 821.3/100/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV sebanyak 104 PNS. Ketiga, keputusan nomor 821.3/102/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian pejabat struktural eselon IV sebanyak 12 PNS.

 

Tiga keputusan ini menuai protes dari pejabat yang merasa tidak puas dan melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN lalu memanggil Walikota Palembang, termasuk pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penerbitan keputusan tersebut.

Baca:  Harnojoyo , Resmi Jabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang

 

Setelah memeriksa, KASN lalu mengeluarkan surat rekomendasi KASN Nomor B-1390/KASN/12/2015 yang secara garis besar berisi tentang mencabut dan membatalkan keputusan Nomor 821.3/099/BKD, termasuk pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dari jabatan struktural eselon II, III dan IV serta mengangkat kembali ke eselon semula 34 PNS.

 

KASN menilai, keputusan tersebut tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Walikota diduga kuat melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara. UU nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 100 tahun 2000 juncto PP Nomor 13 tahun 2002 dan PP 53 tahun 2010. Namun, rekomendasi ini belum dijalankan, hingga surat rekomendasi kedua dilayangkan oleh KASN.

 

Belum usai permasalahan ini, awal tahun 2016 muncul keputusan mengambil alih pengelolaan build operate transfer (BOT) dari PT Gandha Tahta Prima (GTP) ke PD Pasar Palembang Jaya. Saat itu sempat muncul isu pengelolaan Pasar 16 akan dilakukan tender ulang.

 

Permasalahan ini pun bahkan bakal berbuntut panjang, kala pihak GTP tidak terima karena dianggap pemutusan sepihak melanggar hukum perjanjian BOT yang masih berlanjut hingga tahun 2020 mendatang. Bahkan kecaman ini sempat menimbulkan gejolak dan polemik kekerasan antara pihak kepolisian dan pengelola pasar.

 

Unsur politik kemudian kian meruncing, setelah muncul isu adik kandung Romi Herton Fitrianti Agustinda didorong menjadi Cawawako Palembang mendampingi Harnojoyo. Partai Demokrai Indonesia (PDI) Perjuangan yang mengusung Yudha Rinaldi cukup dibuat berang.

Baca:  Dewan dan Pemko Kompak, Tak Ada Surat Mendagri

 

Kondisi ini membuat PDI Perjuangan melakukan rapat besar. Kader PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII Erwin M Singajuru angkat bicara atas gejolak ini. Erwin menyebutkan siap melakukan impeachment kepada Walikota yang dinilainya sudah banyak melakukan kebijakan yang dianggap kontroversial, termasuk rekomendasi KASN yang tidak dijalankan.

 

“Seharusnya Walikota menjalankan rekomendasi KASN dengan alasan yang mendasar karena melanggar undang undang. Jika rekomendasi lembaga di bawah Presiden saja tidak dijalankan kami tidak segan-segan melakukan impeachment,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas menyarankan Walikota Palembang H Harnojoyo mengambil sikap mempersingkat waktu menentukan calon Wakil Walikota Palembang untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau memang ada niatan untuk menghambat pengisian Wakil Walikota bahkan membuat posisi ini kosong, maka kami PDI Perjuangan akan membuat manuver politik yang tentunya akan menghasilkan implikasi politik terhadap keberadaan posisi politik Walikota di Kota Palembang,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Darmawan mengatakan, rekomendasi KASN untuk walikota itu harus dijalankan.

 

“Jelas sekali rekomendasi dari Komisi KASN untuk Walikota Palembang, kami harap Walikota tidak mengabaikan rekomendasi dari Komisi ASN,” katanya.#ren/duk