Ultimate magazine theme for WordPress.

Naik Bentor Berbahaya

BP/MARDIANSYAH BECAK-Dua kendaraan angkutan umum becak mangkal berdampingan dikawasan jalan Angkatan 45 Palembang meski sakah satu becak menggunakan mesih motor yang sering disebut becak motor, Minggu (10/1)/.
BP/MARDIANSYAH
BECAK-Dua kendaraan angkutan umum becak mangkal berdampingan di jalan Angkatan 45 Palembang, Minggu (10/1)/.

Palembang, BP

Bentor tanpa melalui uji KIR dan tidak pula memenuhi standar angkutan. Kendaraan ini sangat membahayakan keselamatan penumpang.

Becak motor atau bentor dalam beberapa tahun terakhir kian marak di Kota Palembang. Kalau sebelumnya para pengendara bentor hanya beroperasi di pinggiran kota, kini mereka makin berani merambah jalan-jalan protokol.

Seperti terlihat pada Kamis (7/1). Bentor melintasi Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung, Jalan Radial, dan Jalan Kapten A. Rivai. Padahal tempat-tempat tersebut terlarang bagi becak melintas. Namun, mereka tetap membandel, bahkan ada yang mangkal di sana.

Maraknya bentor membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang kesal. Pasalnya, setelah dilakukan razia berkali-kali, masih saja ada bentor yang melintasi jalan protokol. Dishub menegaskan tidak adanya izin untuk bentor beroperasi.

Kepala Dishub Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, bentor bukan merupakan angkutan penumpang resmi dan melanggar undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Tidak ada izin dari Dishub yang memperbolehkan bentor beroperasi, terutama di jalan protokol. Kita fokuskan di jalan protokol dulu, tapi bukan berarti di pinggiran kota diperbolehkan,” ujarnya.

Menurutnya, angkutan ini sangat berbahaya bagi penumpang, sebab tanpa melalui uji KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor), dan tidak pula memenuhi standar angkutan.

Dikatakannya, bentor cukup merusak pemandangan kota. Apalagi, pengendaranya kerap kali melanggar lalulintas dengan melawan arus, juga tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sehingga membuat kemacetan di jalanan.

“Selama tahun 2015, ada 57 bentor yang tertangkap dan diberi sanksi oleh Dishub. Di antaranya 29 bentor bermesin motor dan 28 bentor bermesin parutan kelapa,” katanya.

Menurutnya, saat ini yang dominan bentor menggunakan mesin motor. Motor tersebut divariasi dengan menanggalkan kepala motor untuk digandengkan dengan becak. Ini yang paling banyak digunakan oleh pengendara bentor.

“Razia telah dilakukan. Awal tahun ini juga akan terus digelar bekerja sama dengan Satlantas Polresta Palembang,” ujarnya.

Bentor yang terjaring razia dibawa ke kantor Dishub Palembang. Di sana para pemilik bentor diwajibkan melepaskan peralatan bentor dan diubah menjadi wujud sepeda motor seperti semula, baru bisa dibawa pulang. Mereka juga didata dan diwajibkan memenuhi persyaratan dari Dishub untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika dalam razia selanjutnya mereka tertangkap lagi, maka bentor akan dikandangkan dan tidak akan dikembalikan, karena telah melanggar perjanjian.

Sulaiman menegaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa angkutan bentor dan tidak pula menjadikan kendaraan tersebut sebagai mata pencarian.

“Masyarakat bisa cari pekerjaan lain. Masih banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya, motor tersebut digunakan untuk jasa ojek,” tukasnya.

Angkutan publik yang tidak memadai, serta makin tingginya tingkat kemacetan di Palembang membuat keberadaan bentor makin marak. Tidak ada undang-undang atau aturan khusus mengenai bentor membuat kendaraan berbahaya ini seliweran di jalan kota, bahkan hingga ke jalan protokol.

“Bentor itu muncul karena pengendalian sistem angkutan kian tidak terkendali, volume kendaraan makin tinggi, jalanan macet. Orang lebih suka naik ojek atau bentor ketimbang naik angkutan umum,” kata Pengamat Transportasi Publik, Saidina Ali.

Kian tingginya permintaan tersebut membuat masyarakat menciptakan transportasi sendiri, sehingga tidak heran banyak bentor yang menyusup jalan protokol. Celakanya, alat transportasi ini tidak memenuhi standar keselamatan penumpang.

Menyambung besi dengan peralatan ala kadarnya, ditambah mesin parutan kelapa untuk mengendalikan roda angkutan, menurut Saidina, sama sekali tidak layak dan sejalan dengan standar keselamatan. Karena tidak lagi menjadi pelopor keselamatan berlalulintas yang selalu dikoar-koarkan ke pengendara.

“Saya rasa perlu sering-sering koordinasi antara pemerintah, Dinas Perhubungan, dan aparat lalulintas, agar masalah ini jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan korban. Terapkan tindakan tegas hingga ke akarnya. Jangan takut menuai penolakan. Kebijakan baik itu selalu banyak penolakan, sebab sikap tidak baik itu sudah membudaya,” katanya.

Menurut dia, bentor bukan merupakan produk pabrikan. Tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab kecuali si pemilik. Lain halnya dengan kendaraan roda tiga yang dibuat pabrik.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang selama 10 tahun ini bahkan melihat belum ada regulasi yang benar terhadap penerapan sistem angkutan. Transportasi publik seperti Bus Trans Musi belum cukup berkembang baik dalam mengatasi kemacetan. Seharusnya, Bus Trans Musi dapat menarik minat orang untuk pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Kalau untung rugi, bukan transportasi publik namanya, kan subsidi terus dikucurkan. Koordinasi dengan dinas terkait yang sepertinya terputus. Sehingga transportasi umum ini kian lama kian ditinggalkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Transportasi, Jalan, dan Rel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Agus Supriyanto pada Oktober tahun lalu pernah mengemukakan dalam Undang-undang (UU) dijelaskan ada dua jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Menurutnya, bentor tidak masuk dua kategori tersebut, sehingga keberadaannya memang tidak diizinkan, apalagi sampai beroperasi di jalan protokol. Bentor berisiko menimbulkan kecelakaan lalulintas, karena dibuat tanpa disertai uji teknis yang layak.

Pihaknya akan memberi imbauan pada sejumlah pemilik bentor untuk segera mengembalikan fungsinya sebagai becak yang dijalankan menggunakan tenaga manusia.

Ketua Komisi I DRPD Kota Palembang Pomi Wijaya mengatakan hingga kini belum ada lagi pembahasan menyangkut keberadaan bentor, setelah akhir tahun lalu. Pihaknya sendiri mengklaim jika sebenarnya keberadaan bentor sudah cukup merajalela, bahkan setiap sudut jalan sudah ada.

“Sebagai wakil rakyat, kami merasa sudah cukup mengganggu keberadaan bentor ini,” katanya.

Pomi menambahkan, jika banyak membawa dampak buruk, maka harus ada regulasi dan penindakan yang jelas terhadap pengendara bentor. Menurut dia, Dinas Perhubungan yang lebih tahu mengenai ini.

Sementara Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel masih mengkaji penggolongan sebuah kendaraan motor yang sudah divariasi atau dikenal dengan bentor apakah diperbolehkan beroperasi atau dilarang.

“Ini masih dalam kajian apakah bentor akan dihapus atau tidak. Jadi akan kita kaji terlebih dahulu,” ujar Kasubdit Reg Iden Ditlantas Polda Sumsel AKBP Prasetyo, Rabu (6/1).

Diakuinya, Bentor dibutuhkan masyarakat karena dapat mengangkut barang dan penumpang lebih banyak.

“Memang para pengendara bentor untuk saat ini memiliki SIM C. Tetapi jika nantinya sebagai angkutan umum, pastinya harus memiliki SIM Umum, sama seperti para pengendara angkutan lain,” kata Prasetyo. # ren/pit/rio

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...