DPRD: Selesaikan Sengketa Lahan Pakri Dengan Persuasif

12

john_mangundap1Palembang, BP
Sengketa lahan antara warga dengan Polda Sumsel di Komplek Pakri, Kelurahan Duku, Kecamatan IT II memasuki babak baru, DPRD Sumsel meminta pihak Polda Sumsel agar melakukan langkah persuasif dan jangan main gusur.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu menerima laporan dari masyarakat, kalau lahan mereka akan digusur oleh Polda Sumsel.
    Untuk itu diundanglah Polda Sumsel guna membahas persoalan ini, Rabu (6/1).
    Namun, demikian ia meminta agar Polda Sumsel tidak langsung menggusur.
Polda Sumsel dalam memutuskan masalah ini harus ada pertimbangan kemanusian yang diberikan. Termasuk memberikan waktu kepada masyarakat sampai memiliki tempat yang layak sebelum pindah,” katanya usai menggelar pertemuan dengan pihak Polda Sumsel, Rabu (6/1) di ruang rapat Komisi I DPRD Sumsel.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB meminta Polda Sumsel mengedepankan sisi kemanusiaan kepada warga ini.
“Jangan sampai saat dilakukan penggusuran mereka belum siap ditempat yang lebih layak, kami setuju aspek hukum harus dikedepankan, ” katanya.
Sedangkan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Sumsel, Kombes Pol Jhon Mangundap menjelaskan pada 2012 lalu MA telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa tanah di Pakri, Komplek Perumahan Polda Sumsel.
    Dari putusan MA tersebut pihak Polda Sumsel sudah mengeluarkan tiga kali surat peringatan yang isinya agar warga segera meninggalkan lahan tersebut.
    Lalu pada surat peringatan ketiga warga diberi batas waktu untuk pindah per 28 Januari nanti.
“Memang pada surat ketiga hal itu kami sebutkan meminta warga segera meninggalkan lahan per 28 Januari nanti,” katanya.
    Menurutnya, sebenarnya sudah ada warga yang pindah secara sukarela  terutama yang tidak memiliki sertifikat.
    Namun, sebagaimana putusan MA sertifikat mereka dibatalkan dan sudah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN yang juga sudah mencabut sertifikat mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak meninggalkan lahan tersebut.
    Ditambahkannya kalau persoalan ini sudah terjadi sejak lama, berawal tanah Pakri pada 1956. Tercatat ada tanah seluas 256.920 meter persegi yang diserahkan untuk Polri dari Stanvac.
    Namun setelah diukur ulang sisanya 183.668 meter persegi, jadi sudah banyak yang hilang diambil masyarakat.
    Kemudian dari sana lantas dibuat sertifikat dengan luas 183.668 meter persegi. Ternyata setelah buat ada masyarakat yang masuk. Selanjutnya,  mereka yang masuk dan menguasai tanah dimaksud digugat oleh Polda Sumsel dan akhirnya memenangkan hingga di MA pada 2012.
Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas masalah sengketa lahan PT LPI di Kabupaten OKU Timur dan kasus penganiayaan warga Kabupaten Empat Lawang.#osk
Baca:  Diduga Palsukan Sertifikat Tanah, Anggota DPRD Sumsel Diperiksa Penyidik Polda