Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Operasi Peti Ungkap Dua Pertambangan Ilegal di Sumsel

130628_pertambanganPalembang, BP
Sehubungan maraknya kegiatan pertambangan ilegal yang tak memiliki izin membuat penegak hukum, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel mengambil langkah dengan melakukan Operasi Pertambangan Ilegal (Peti) 2015. Dari operasi tersebut, Polda Sumsel mengungkap dua tambang yang ilegal karena diduga tidak memiliki izin resmi.

Dua tambang tersebut, tambang tanah yang lokasinya berada di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Muba dan tambang pasir yang berada di kawasan Musi II Palembang. Bahkan saat ini, Polda Sumsel telah menetapkan tersangka kepada pemilik usaha di kedua tambang yang diduga illegal tersebut.

“Tersangkanya sudah kita tetapkan. Kalau untuk tambang tanah di Bayung Lincir ada tiga tersangka dengan inisial W, S dan A. Sedangkan untuk tambah pasir di kawasan Musi II tersangkanya inisial A,” ujar Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Tulus Sinaga, Kamis (31/12).

Terungkapnya tambang liar yang terbukti tak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi perhatian bagi aparat kepolisian. Namun, jika dalam pengawasan tambang liar ini sudah ada instansi yang berwewenang.

Menurut Tulus, fungsi pengawasan tambang ini ada di Dinas Pertambangan yang berperan sebagai regulator dalam pengawasan pertambangan. Sedangkan, Polda Sumsel lebih cenderung pada penegakan hukum dan masyarakat harus memahami dalam penegakan hukum tersebut.

“Artinya fungsi kontrol di Dinas Pertambangan. Jada Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk penegakan hukumnya. Namun, saat ini kami dihadapakn dengan masyarkat yang berbeda. Memang harus ada keseimbangan dengan melakukan pendekatan yang satu ke yang lain,” kata Tulus.

Ketika ditanya mengenai upaya penertiban yang dilakukan Polda Sumsel sebagai penegak hukum terhadap tambang liar ini, menurut Tulus, pihaknya telah memiliki operasi yang telah dilakukan seperti Operasi Peti Musi 2015. Namun, saat ini pihaknya tengah menyiapkan untuk illegal drilling.

“Tetapi masalahnya ini bagi penambang masyarakat kecil, apakah mereka siap? Jika masyarakat meminta kami tegas dan mau berkomitmen akan kami basmi semua, tetapi pandangan masyarakat saat ini berbeda, nanti menyalahkan polisi, kemudian bentrok jika terluka, polisi yang disalahkan, karena alasannya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” jelas Tulus.

Tulus juga sangat menyayangkan, ditemukannya izin rekomendasi dari camat dan lurah setempat. Seharusnya izin penggalian dikeluarkan oleh instansi terkait, sedangkan camat atau lurah tidak berhak, padahal mereka diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan.

“Tetapi mereka sudah diperiksa dan saat ini perlu memeriksa yang lain untuk dikembangkan. Sejauh ini camat dan lurah belum mengarah keterlibatan, karena dari keterangan yang diperoleh camat ini hanya memberi rekomendasi kepada Dinas Pertambangan untuk mengkaji kelayakan, amdalnya hanya prosedurnya saja,” urai Tulus.

Dari dua kasus tambang ilegal yang ditangani Polda Sumsel, dijelaskan Tulus, semuanya sudah jelas masuk ke ranah tindak pidana. Karena pertambangan ilegal yang dilakukan dimaknai sebagai tambang mineral.

“Tetapi kembali ke kendala tadi, apakah semua perbuatan masyarakat harus dibasmi. Seperti penambang kecil, namun jika ingin dibasmi dan harus dibasmi kami siap, asal tadi harus komitmen,” tegas Tulus.

Disinggung mengenai tidak dilakukannya penahanan terhadap empat tersangka dari dua kasus tambang ilegal yang ditangani Polda Sumsel, masih dikatakan Tulus, itu bukan ketidaktegasan petugas, melainkan kasusnya tetap berjalan dan saat ini penyidik tengah menyelesaikan berkasnya untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kalau tersangkanya tak ditahan karena para tersangka ini cukup kooperatif dan memang hanya mempertimbangkan masalah waktu saja,” kata Tulus.

Dengan tidak ada izin dalam kegiatan penambangan yang dapat merusak alam, jika terbukti maka tersangka A terancam dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang RI No 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan ancaman lima tahun penjara.

Mengenai pasir yang ditambang secara ilegal di kawasan Sungai Musi II Palembang dengan tersangka berinisial A. Hasil pasir yang diperoleh diduga dikirimkan untuk menjadi bahan dalam proyek pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra).

“Tersangka A ini diduga menggali pasir untuk dikirimkan ke penampung pasir yang diketahui sebagai kontraktor dalam proyek pembangunan Tol Palindra,” jelas Tulus.

Meskipun diduga untuk proyek Tol Palindra, menurut Tulus, jika memang untuk pembangunan jalan tol seharusnya dikaji terlebih dahulu dan didiskusikan bersama instansi dan steck holder terkait. Sehingga pembangunan tetap berjalan, namun tak ada pengerusakan alam.

“Saat ini proyek jalan tol harus berjalan terus, sedangkan di Palembang penyedia pasirnya tidak ada. Karena tidak ada yang sanggup menyediakan pasir, memang ada beberapa orang yang memilih dengan cara menerobos prosedur dan aturan yang berlaku. Tetapi jika tak ada yang menyuplai ke kontraktor pembangunan tol itu, makan proses pembangunan jelas akan terhenti,” tutur Tulus.

Terlebih, masih dikatakan Tulus, penambangan pasir yang diduga tanpa izin milik tersangka A, di Jalan Singga Dikane, Dusun Sungai Ujuk, RT 25 RW 06, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang jaraknya sangat dekat dengan Jembatan Musi II Palembang.

“Pertama karena dekat dengan jembatan itu, padahal itu dampaknya sangat berbahaya. Makanya kita tertibkan dan kita tindak,” kata Tulus. #rio

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...