Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Tunggu Permohonan Perselisihan di MK

henny-susantih-spd-msiPalembang, BP
Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan seluruh proses rekapitulasi suara di tujuh kabupaten di Sumsel telah selesai, terakhir KPU Mura telah menyelesaikan rekapitulasi suara.
“Untuk Musirawas selisihya memang tipis ,” katanya, Senin  (21/12).
Karena itu menurut Andika, kalau Bawaslu dan KPU Sumsel kini tengah menunggu apakah ada permohonan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para calon kepala daerah di Sumsel.
“Kami sedang memantau itu apakah ada perselisihan, tapi secara keseluruhan  rekapitulasi sudah selesai dan apapun yang diajukan pemohon kami sedang menunggu dan Bawaslu sudah menyiapkan Desk di MK, begitu ada permohonan perselisihan pilkada masuk, kami diinformasikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh pasangan calon yang mengajukan sengketa pilkada di MK,” katanya.
Sementara iru  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel melihat kemungkinan gugatan atas hasil akhir perolehan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musirawas, yang selisih suara di antara pasangan calon di bawah 2 persen.
Anggota KPU Sumsel, Divisi Data dan Informasi, Heni Susanti, mengatakan, sampai saat ini rekapitulasi suara di tujuh kabupaten telah selesai.
Pihaknya telah mendapatkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur,  Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Ogan Ilir, Musirawas (Mura), dan Musirawas Utara (Muratara).
“Ada kemungkinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada selisih suara tipis di Kabupaten Mura. Sampai saat ini kami terus memantau perkembangan di sana,” katanya.
Menurut dia, KPU Sumsel kini menunggu gugatan atas selisih suara yang tipis tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 158 poin 2, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dengan beberapa ketentuan.
Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota; dan untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.
Sedangkan bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota. #osk
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...