Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Serapan APBN Baru 71 Persen

# DIPA Sumsel 2016 Rp12,37 Triliun

20150907Presiden-Tinjau-Tol-Palindra-060915-Nw-3Palembang, BP

Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Provinsi Sumatera Selatan hanya mencapai 71 persen per 12 Desember 2015 dari total Rp 9.88 triliun. Serapan tersebut dinilai masih rendah mengingat dua pekan lagi tahun 2015 akan berakhir.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tak dapat menutupi perasaan sesalnya akan keadaan tersebut. Keadaan seperti ini terus berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan serapan tahun ini lebih rendah daripada tahun 2014 lalu. Di tanggal 12 Desember 2014 serapan APBN di Sumsel mencapai 86,81 persen.

“Masyarakat tidak merasakan dampak pembangunannya secara maksimal apabila seperti ini terus. Bila penyerapan banyak di tumpuk di akhir tahun, otomatis masyarakat hanya bisa menikmati dampaknya pada akhir tahun saja. Padahal seharusnya bisa dilakukan sepanjang tahun tersebut,” tuturnya, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Kepala SKPD, serta Kepala Instansi Vertikal se-Sumsel di Auditorium Bina Praja, Rabu (16/12).

Serapan 71 persen, diakui Alex masih rendah. Hal ini menyebabkan SKPD bekerja terburu-buru jelang akhir tahun dan rawan akan kesalahan administrasi. Padahal segala keperluan anggaran yang keluarkan itu tentu harus dengan prinsip kehati-hatian.

Rendahnya penyerapan anggaran, kata Alex, paling dirasakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan provinsi Sumsel. Adapun penyebab penyerapan belum maksimal karena terkendala pembebasan lahan yang belum selesai.

Beberapa upaya mempercepat serapan tahun depan, Alex mengungkapkan, dengan menyegerakan proses pra lelang proyek dan kegiatan 2015 di triwulan IV 2015, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapar diyakini mulai efektif berjalan pada awal Januari 2016.

Alex melanjutkan, APBD harus disahkan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural, atau birokrasi. Lalu para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada satker perangkat daerah masing-masing. Meningkatkan kompetensi aparatur agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pun meningkat.

Dalam penyerahan DIPA 2016, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2015 tentang APBN 2016 alokasi anggaran Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Sumsel ditetapkan sebesar Rp12,37 triliun, meningkat 25 persen dibandingkan tahun lalu.Rinciannya, Rp3,9 triliun untuk jenis belanja pegawai, belanja barang Rp4,6 triliun, belanja modal Rp3,7 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp30,7 miliar.

Sementara alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp27,06 triliun, meningkat 11,22 persen dibandingkan dengan alokasi dalam APBN-P 2015 yang sebesar Rp24,12 triliun. Sedangkan alokasi dana desa 2016 diserahkan sebesar Rp1,78 T, meningkat 129,76 persen dari tahun 2015 yang hanya Rp775 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementrian Keuangan Sumsel Sudarso mengatakan, pemerintah pun memberikan reward kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID).

Hanya 12 dari 18 pemerintah daerah yang menerima DID tersebut di Sumsel. DID tertinggi diraih oleh Kabupaten Lahat sebesar Rp42 miliar, lalu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Pagaralam yang masing-masing mendapat Rp39 miliar.

Sementara Pemprov Sumsel, Pemkab Musirawas, Muaraenim, Banyuasin, Ogan Ilir (OI), OKU Timur, OKU Selatan serta Pemko Prabumulih dan Lubuklinggau mendapatkan masing-masing Rp5 miliar. # idz

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...