Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Tak Cukup Bukti, Laporan Pelanggaran Tak Masuk Pidana

IMG20151215144209Inderalaya, BP

Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengaku terkendala dalam menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran pilkada yang disampaikan warga maupun tim sukses dari pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hal tersebut dikarenakan minimnya saksi dan pelapor yang melaporkan tindak kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 September 2015, sehingga pemrosesan lanjut dan sanksi ke arah pidana pun urung dilakukan.

Ketua Panwaslih Kabupaten OI Syamsul Alwi mengatakan, hingga saat ini ada 75 laporan yang masuk ke pihaknya, dari kesemua laporan 95 persen merupakan pelanggaran money politic atau bagi-bagi uang sisanya pelanggaran lainnya. Diungkapkannya, sebagai besar laporan yang diterima tidak dilengkapi persyaratan maupun bukti pelanggaran yang lengkap dari para pelapor.

“Dari 75 berkas laporan pelanggaran yang masuk pasca pilkada baru ada dua laporan yang telah ditindaklanjuti itu pun tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak lengkap saksi dan pelapor,” kata Syamsul Alwi, Selasa (15/12).

Menurutnya, sejauh ini pihaknya telah mengklarifikasi sekaligus meminta kepada para pelapor untuk segera melengkapi berkas laporan mulai dari saksi dan pelaporan agar seluruh pelanggaran dapat diproses sesuai aturan pilkada.

“Kami sudah sampaikan kepada tim advokasi para pelapor untuk melengkapi berkas laporan pilkada, namun hingga saat ini masih belum lengkap,” ujarnya.

Dicontohkannya, seperti laporan politik uang yang dilaporkan tim advokasi paslon Helmy-Muchendi pada 10 September 2015 yang melaporkan Paslon Aw Noviadi-Ilyas Panji Alam, yang lokasinya di Desa Tanjung Pering begitupun sebaliknya tim advokasi paslon 2 melaporkan paslon Helmy-Muchendi di Desa Tanjung Sejaro.

“Kita putuskan laporan tersebut tidak dapat dilanjuti karena tidak memenuhi unsur materil dugaaan pelanggaraan karena saat pemeriksaan keterangan pelapor dan saksi tidak dapat hadir. Inilah yang menjadi kelemahan tim advokasi tidak bisa mendatangkan pelapor dan saksi, jadi kita mengimbau jangan hanya sekadar laporan, tim advokasi juga harus siap dengan saksi,” katanya

Dijelaskannya, proses penanganan pelanggaran pilkada setelah melapor akan diproses selama lima hari atau 3+2 hari, jika dalam proses penanganan pelanggaran pilkada tersebut terbukti maka akan diserahkan ke Gakumdu, jika mengadu unsur pidana maka akan diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan.

“Jadwal proses maksimal 5 hari, jika memenuhi syarat laporan ditindaklanjuti. Kalau minim bagaimana masuk unsur pidana, larangan yang dilakukan harus ada unsur pidana pasal 73 UU No 8 tahun 2015 tentang pilkada,” jelasnya.

Ketua Panwaslih Kecamatan Indralaya Utara Herman mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menerima lima laporan baik dari paslon nomor urut 1 dan 3, dari kesemuannya hanya ada dua laporan yang ditindaklanjuti pihaknya.

“Kita menerima lima laporan dari Panwaslih OI untuk pelanggaran pilkada di Kecamatan Indralaya Utara, hanya dua laporan yang dapat kita tindaklanjuti,” jelasnya. #hen

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...