Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Mangkir dari Panggilan KASN

20150911harnojoyoPalembang, BP
Kisruh pelantikan 108 pejabat baru yang berbuntut pada di-‘kursi panjang’-kannya tujuh pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Palembang memasuki babak baru. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) langsung melakukan evaluasi dengan memanggil Walikota Palembang Harnojoyo, pekan kemarin.
Tetapi disesalkan oleh KASN, Harnojoyo tidak datang dan hanya mengirimkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang Kurniawan dan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Harobain Mustofa yang baru menjabat.
Asisten Bidang Pengaduan KASN Sumardi mengatakan, pemanggilan yang dilakukan pihaknya untuk meminta klarifikasi atas laporan beberapa pejabat yang di-nonjob-kan oleh Walikota Palembang Harnojoyo. Indikasi laporan mengarah pada pelanggaran Undang Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Semua pejabat nonjob sudah dipanggil dan diperiksa, Walikota kami minta datang ternyata tidak hadir, malah yang datang Kepala BKD dan Asisten I Walikota. Tadinya kami harapkan walikotanya yang datang, tapi katanya sedang sibuk,” kata Sumardi, Senin (7/11).
Menurut dia, pemanggilan yang dilakukan sebatas untuk klarifikasi, meminta keterangan atas proses kenaikan eselon II yang dinilai melanggar UU dan ketentuan yang berlaku. Sebagai Walikota, Harnojoyo seharusnya melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab jika dilanggar hukumannya berat.
“Sebenarnya tidak boleh melakukan nonjob tanpa alasan yang jelas, semua ada aturannya, tidak bisa langsung begitu saja, namun ini baru kami klarifikasi terlebih dahulu,” ujar Sumardi.
Sumardi mengklaim, aturan yang berlaku dalam mengangkat kepada kepala badan mecakup beberapa ketentuan seperti proses seleksi dengan tes terbuka, dan jika untuk ini melakukan nonjob kepala badan harus dengan alasan yang jelas, tidak didasari suka atau tidak suka.
“Peraturan Pemerintah (PP) 55 tahun 2010 tentang Pembinaan ASN ini, minimal pejabat yang bersangkutan dipanggil terlebih dahulu, tidak bisa langsung mengangkat atau melantik,” katanya.
Terkait indikasi adanya dorongan dari pihak luar, dirinya mengatakan belum ke arah sana. Pihaknya fokus menyoroti tentang ketentuan UU dan pelanggaran yang dilakukan untuk dilakukan pembinaan.
“Selanjutnya kami akan coba simpulkan terlebih dahulu, akan dirapatkan permasalahan ini dengan pimpinan KASN. Jika memang ada pelanggaran pasti ada tindak lanjut yang akan dilakukan,” tutur dia.
Sementara itu Kabag Humas Protokol Pemko Palembang Akhmad Mustain mengatakan, Walikota Palembang tidak memenuhi panggilan KASN karena pada saat yang bersamaan menghadiri acara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan Restrukturisasi Utang PDAM.
“Pemanggilan Walikota diwakilkan dengan Asisten I Kota Palembang dan Kepala BKD Kota Palembang, karena saat yang bersamaan Walikota sedang menghadiri acara Kementerian PUPR,” singkatnya.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat mengaku tidak puas dengan alasan ‘kursi panjang’ yang dilakukan Walikota Palembang. Bahkan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Agus Kelana berencana untuk menggugat ke PTUN terhadap nonjob yang dilakukan kepadanya. #ren

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...