Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Pahri Nilai Keputusan KASN Bukan Masalah

bupati-muba-pahri-azhariSekayu, BP
Bupati Muba H Pahri Azhari anggap keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  yang membatalkan surat keputusan (SK)  pelantikan sejumlah pejabat sebagai bukan masalah dan tak perlu dilaksanakan.
Seperti tertuang dalam surat KASN nomor B-1153/KASN/10/2015 yang ditujukan kepada Bupati Muba  terdapat lima poin yang ditetapkan.  Poin pertama merekomendasikan Bupati Muba agar mencabut dan membatalkan keputusan Bupati Muba Nomor 821.2/KEP/BKD.DIKLAT/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan nomor 821.2/KEP/BKD.DIKLAT/2015 tanggal 11 Agustus 2015  khusus terkait dengan pengangkatan JPT Pratama (eselon II) terhadap 8 pegawai, dan mengembalikan atau mengangkat para pegawai tersebut ke jabatan struktural dengan eselon sebagaimana sebelumnya dilingkungan Pemkab Muba.

Poin berikutnya mengembalikan M Irfani pegawai BPKP yang dipekerjakan Pemkab Muba sebaigai Inspektur Kabupaten Muba ke instansi induknya untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, mencabut dan membatalkan keputusan Bupati Muba khusus yang terkait dengan pembebasan jabatan struktural terhadap 19 pegawai dan mengembalikan atau mengangkat parapegawai tersebut ke jabatan struktural dengan eselon sebagaimana dilingkungan Penkab Muba.

Komisi ASN juta mengenakan hukuman disiplin berdasarkan PP No 53 tahun 2010 kepada Sekda Muba serta Kepala BKD dan Diklat yang tidak cermat dalam melakukan pemprosesan jabatan M Irfani dan melakukan pengangkatan JPT Pratama terhadap 9 PNS dengan jabatan tertentu  tanpa melalu seleksi terbuka. Terakhir ASN memerintahkan  pada waktu yang akan datang dalam pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN.

Atas semua surat Komisi ASN   Pahri Azhari telah memastikan  pihaknya tidak akan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pahri bahkan  menilai keputusan tersebut bukan suatu masalah.

“Kita sudah jawab putusan KASN itu, artinya memang ada beberapa yang dilaporkan oleh oknum yang merasa tidak suka dengan non job itu. Kita sudah surati Komisi ASN dan kita beri penjelasan,” ujar Pahri saat dibincangi usai menghadri sidang paripurna di Gedung DPRD Muba, kemarin.

Pahri juga meyakini pengangkatan ASN yang dilakukan  kewenangannya masih tergantung kepada kepala daerah. Selain itu, sebelum melakukan pengangkatan dirinya yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terlebih dahulu mendapatkan masukan berbagai pihak. “Jadi kita lakukan evaluasi, sehingga ada beberapa pejabat yang di non job kan. Artinya mereka itu bukan di isitirahatkan, tapi evaluasi ulang, namun jika dalam perjalannya memiliki kinerja bagus maka akan kita promosikan kembali,” jelas Pahri.

Atas dasar itulah, Pahri menganggap keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi ASN tidak perlu dipermasalahkan. “Ada yang promosi dan ada yang non job itu biasa dan tidak ada masalah. Jika nanti ada sistem lelang jabatan kita akan ikuti, artinya kita bikin panitia seleksi lelang. Jadi keputusan Komisi ASN itu tidak ada masalah, tetap kita jawab sesuai aturan,” terang dia.

Sementara itu, Kepala Kepegawaian Daerah dan Diklat Muba, Indita Purnama, menolak saat hendak dikonfirmasi terkait persoalan yang sama. Bahkan, Indoita mencoba menghindar dari wartawan yang hendak mewawancarainya. “Tadi sudah dijawab Bupati, jadi saya tidak usah kasih komentar,” tandas Indita sembari berlalu.#arf

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...