Ultimate magazine theme for WordPress.

Kemenkeu Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Muba

A vendor counts his rupiah bank notes before closing his business in Jakarta August 3, 2010. Indonesia's central bank said on Tuesday it is studying plans to redenominate its currency, a move which would simplify routine daily transactions which currently run into millions of rupiah. REUTERS/Crack Palinggi  (INDONESIA - Tags: BUSINESS)
REUTERS/Crack Palinggi (INDONESIA – Tags: BUSINESS)

Sekayu, BP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggandeng Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa bertempat  di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (25/11).

Kegiatan yang didukung penuh Komisi XI DPR RI bersama tiga kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut diikuti 223 kepala desa se-Kabupaten Muba dan pejabat dinas teknis terkait.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam kata sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Desky Wijaya SE, ME berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk bekerja cepat dalam menyiapkan empat hal yang menjadi kewenangannya. Yaitu (1) Melakukan bimbingan teknis kepada aparat desa dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran desa. (2) Melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) guna memastikan penganggaran program/kegiatan desa yang tepat dan terukur sesuai dengan potensi penerimaan desa dan prioritas kebutuhan desa. (3) Menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus, dan minimal 10% dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dipungut kabupaten/kota kepada setiap desa di wilayahnya, dan (4) Melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan dana desa dari APBN.

“Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014, dana desa yang telah diterima kabupaten/kota, harus segera disalurkan ke desa paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan syarat penyaluran tahap I dilakukan apabila desa sudah menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa dan tahap II dilakukan apabila desa sudah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I,” jelas Desky.

Anggota Komisi XI DPR RI, Ir Sumail Abdullah, berharap adanya pemahaman dari masyarakat luas bahwa Undang-Undang Desa pada hakekatnya telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kedepan akan terwujud nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya dana desa diharapkan setiap kepala desa dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membangun desa,” lanjutnya.

Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Drs H Sohan Majid mengatakan akan memberikan penghargaan kepada kepala desa yang tepat waktu dan tidak ada permasalahan dengan pihak berwajib dalam menggunakan dana desa baik dari Pemda Muba maupun APBN. “Akan dilakukan penilaian untuk selanjutnya diberikan apresiasi kepada kepala desa yang bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujar Sohan. #arf

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...