Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Gubernur Peringatkan PNS Harus Netral

# Muncul Indikasi Politik Narkoba Dalam Pilkada

Alex Noerdin (7)Palembang, BP
Dua pekan jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin meminta PNS tetap netral dan menginstruksikan para penjabat (pj) bupati semakin fokus melaksanakan tugas.

Tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir (OI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musirawas, dan Musirawas Utara (Muratara).

Gubernur menuturkan, seluruh bupati/walikota se-Sumsel, khususnya tujuh kepala daerah penyelenggara pilkada, wajib melakukan deteksi dini terhadap gangguan ketertiban dan keamanan menjelang, saat, dan setelah waktu pencoblosan pada 9 Desember mendatang.

“Bantu tugas KPU (Komis Pemilihan Umum) dan Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) daerah. Kawal hingga bupati dan wakil bupati terpilih dilantik,” tegas Alex dalam Pembukaan Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumsel yang bertajuk Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Menjelang Pilkada Serentak 2015 di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (25/11).

Kenetralan dan keadilan, ujar Gubernur, harus ditekankan para bupati kepada pegawai negeri sipil (PNS) agar pemerintah tidak memihak. Karena tugas pemerintah kabupatenlah untuk memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pilkada.

“PNS netral saat pilkada itu harus. Makanya beberapa waktu lalu ada penjabat bupati yang melakukan beberapa mutasi. Itu untuk menjaga kenetralan dalam tubuh pemerintah kabupatennya sendiri,” jelas Alex.

Dirinya pun mengapresiasi bupati/walikota dalam mengoordinasi dan menjaga wilayahnya sehingga kini Sumsel menjadi kondusif tidak ada kerusuhan berunsur sara maupun agama. Alex pun memperingatkan agar kepala daerah harus tetap waspada dengan menyusupnya paham ekstrem.

“Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015, pemerintah daerah pun memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan konflik. Kabupaten lain yang tidak menyelenggarakan pun, terutama yang berbatasan langsung, diharap menjaga ketenteraman di daerah masing-masing agar tidak ada gangguan terhadap berlangsungnya pilkada,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Giri Ramanda N Kiemas pun memohon agar bupati mengawasi tindak tanduk PNS-nya.

“Jangan sampai tidak netral. Awasi dengan baik. Apalagi menggunakan mobil plat merah ke daerah kampanye. Itu masih terjadi ada laporan yang mengirim foto seperti itu kepada saya,” ujarnya.

Giri berujar, dirinya tidak menghalangi PNS yang sebagai pribadi untuk mendukung pasangan calon (paslon) mana pun. “Namun sebagai PNS, tentu tidak boleh. Apalagi PNS tersebut melakukan mobilisasi massa salah satu paslon. Kalau terbukti melakukan mobilisasi pasti kena sanksi. Jangan sampai mengorbankan karier PNS yang masih panjang,” ujarnya.

Terutama yang punya jabatan strategis, Giri mengingatkan, seperti kades, camat, ataupun kepala dinas rentan untuk melakukan hal tersebut. Hingga saat ini, pihaknya telah mendapatkan laporan dan adanya indikasi PNS melakukan ajakan, mobilisasi, dan bahkan intimidasi yang untuk memilih salah satu paslon di beberapa kabupaten.

“Saat ini kami tengah melakukan pengumpulan data karena kita perlu bukti fisik apabila benar ada PNS yang tidak netral. Kita tidak sembarang tuduh. Oleh karena itu sekali lagi saya imbau kepada seluruh PNS untuk netral,” tegasnya.

Dirinya pun mengungkapkan, ada pergeseran metodologi baru dalam politik uang. Bukan dengan politik uang namun dengan politik narkoba yang indikasinya dilakukan di wilayah yang rentan narkoba. Hal itu ditengarai dari peredaran narkoba yang meningkat menjelang pilkada.

“Ada indikasi dan gejala pasangan calon menggunakan narkoba untuk membeli suara. Ini seperti politik uang namun menggunakan narkoba. Ini lebih berbahaya. Polisi harus menindaklanjuti dan melakukan pembuktian indikasi ini,” jelasnya.

Berdasarkan data KPUD, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tujuh kabupaten yakni 1.889.505 dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5.397. Tujuh daerah tersebut telah mengalokasikan dana sebesar Rp180.033.900.900 untuk KPUD melaksanakan pilkada serentak yang bersumber dari APBD kabupaten masing-masing.

KPUD OI sebesar Rp24.500.000.000, dialokasikan Rp25.535.638.800 untuk OKU, sebesar Rp25.482.996.365 untuk OKU Selatan, sebanyak Rp38.441.585.500 untuk OKU Timur, Rp35.073.680.235 untuk Musirawas, Rp20 miliar untuk Muratara, dan Rp16 miliar untuk PALI.

Sementara untuk Panwaslu daerah, OI mendapatkan kucuran dana Rp9,5 miliar, OKU Rp7.298.876.400, Rp2 miliar untuk OKU Selatan, Rp9.889.867.000 untuk OKU Timur, Rp7 miliar untuk Musirawas, Rp6.244.590.500 Muratara, dan Rp5 miliar untuk PALI.

Untuk pengamanan, disiagakan 20.105 anggota Linmas yang mengamankan baik di dalam maupun di luar TPS di tujuh kabupaten. Serta sebanyak 2.119 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) disiagakan.

Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson menjelaskan, dalam tugas pokok TNI, tertera di UU nomor 34 tentang TNI pasal 7 ayat 2 poin B, tugas operasi militer selain perang serta Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan dalam negeri juga nota kesepahaman dengan Polri untuk penanganan serta peran Kodam II/Sriwijaya dalam penyelenggaraan pilkada.

“Upaya yang dilaksanakan yakni tetap menjaga netralitas selama pelaksanakan pilkada. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu juga kami melakukan tindakan preventif dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan pilkada yang damai melalui giat bina terpadu,” ungkapnya.

Pihaknuya pun membantu KPUD menyiapkan personel dan alutsista untuk distribusi logistik  ke wilayah yang sulit dicapai. Melakukan gelar pasukan guna pengamanan pilkada sesuai permintaan Polri, serta menyiapkan pasukan cadangan. Saat 9 Desember mendatang, pihaknya menyiapkan tujuh satuan setara kompi (SSK) di setiap Kodim.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel Irjen Pol Prof Iza Fadri mengatakan, pihaknya akan menghalau segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang dapat menghambat mengganggu dan menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak.

Total personel kepolisian yang diturunkan untuk pengamanan pilkada di tujuh kabupaten yakni 4.576 personil. Terkait kampanye gelap, pihaknya telah menemukan bukti adanya kampanye gelap yang dilakukan salah satu paslon di Kabupaten OI.

“Hal tersebut sudah ditangani oleh Polres OI dan juga tim dari polda. Saat ini belum ada temuan lain. Namun bentuk kampanye gelap apa pun, akan langsung kami tindaklanjuti. Karena hal ini akan sangat merugikan banyak pihak, terutama pasangan lain, dalam kelancaran dan kebersihan pelaksanaan pilkada serentak,” tandasnya. #idz

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...