Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Minta Keringanan, Dewan Muba Menangis

Palembang, BP

BP/MARDIANSYAH PEMBELAAN-Dua terdakwah Operasi Tangkap Tangan Musibanyuasin oleh KPK mengikuti sidang lanjutan dengan angenda pembelaan di pengadilan tipikor Palembang, Jumat (20/11).
BP/MARDIANSYAH
PEMBELAAN-Dua terdakwah Operasi Tangkap Tangan Musibanyuasin oleh KPK mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembelaan di pengadilan tipikor Palembang, Jumat (20/11).

Pasca-tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), giliran Bambang Kuryanto dan Adam Munandar, terdakwa kasus penerimaan suap pengesahan LKPJ kepala daerah 2014 dan APBD 2015 dari Pemerintah Kabupaten Muba, menyampaikan pembelaan, Jumat (20/11).

Dalam kesempatan terakhir yang diberikan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus, PN Palembang tersebut, kedua anggota DPRD Kabupaten Muba ini kompak minta keringanan hukuman.

Adapun beberapa alasan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis, Bambang Kuryanto selaku terdakwa I, melalui kuasa hukumnya Nazori Do’ak Achmad dkk, menyampaikan bahwa terdakwa tidak pernah menekan, mengancam, meminta uang ataupun proyek kepada pihak eksekutif. Justru berusaha menyelamatkan eksekutif dalam menghadapi tekanan dari DPRD Muba.

Bambang sama sekali tidak mendapat komisi atau imbalan baik dari eksekutif maupun legislatif dan dirinya telah mendapat hukuman dari teman-temannya di DPRD karena telah mengungkap kasus suap ini. Bambang juga sudah tidak mau lagi mengurus uang komitmen antara eksekutif dan legislatif, namun karena memikirkan nasib rakyat Muba pada umumnya. Khususnya pegawai honorer, tenaga kerja sukarela yang gajinya belum dibayar selama empat bulan, maka terdakwa berupaya agar APBD Muba dapat disahkan.

Selain itu, Ketua Komisi III ini juga sempat menyampaikan sendiri pledoi atas dirinya dan di hadapan majelis hakim Bambang mengakui kesalahan, serta menyesal telah terlibat dalam perkara ini. Bahkan saat akan mengakhiri nota pembelaannya Bambang terlihat meneteskan air mata dan beberapa kali melepas kacamata dan mengusapnya dengan tisu.

“Harapan minta hukuman seringan-ringannya dari majelis hakim, ini prosedur dan harus saya jalani. Mudah-mudahan karena sudah mengaku dari awal bisa jadi pertimbangan,” ujar Bambang, usai persidangan.

Dirinya menegaskan semua anggota DPRD Kabupaten Muba menerima uang dan harus bertanggung jawab. Namun untuk proses hukum tetap wewenang jaksa dan hakim. Permintaan mendapat hukuman seringan-ringannya juga disampaikan Adam Munandar, selaku terdakwa II melalui kuasa hukumnya Hendri Dunan, dkk, melalui beberapa pertimbangan, antara lain, terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa berlaku sopan, jujur, tidak mempersulit, membuka semua fakta yang diketuai dan dialaminya serta telah mengembalikan uang suap yang diterima sebesar Rp75 juta kepada KPK.

“Kepada seluruh masyarakat Muba, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada majelis hakim yang terhormat, mohon keringanan hukum. Karena saya punya tanggungan keluarga,” ujar Adam saat menyampaikan pembelaan.

Usai mendengar pembelaan dari masing-masing terdakwa, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan meminta waktu satu minggu untuk berdiskusi dengan hakim anggota sebelum memutuskan perkara ini.

Sementara itu, Irene Putrie didampingi Taufiq Ibnugroho, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, mengaku optimis bahwa majelis hakim akan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan sebelumnya.

“Saya optimis ini akan di putus pasal 12 sesuai tuntutan. Karena bukan hanya menerima karena DPRD, tetapi ada maksud dan tuntutan empat tahun, sudah minimal,” ujar Irene.

Selain itu pihaknya juga telah mempertimbangkan hukuman yang diajukan dalam tuntutan. Serta selama dalam persidangan pun sudah jelas terdakwa bertindak sebagai mediator untuk penerimaan uang suap.

“Putusan itu hak hakim, kemarin saja Fei dan Fasyar naik enam bulan dari tuntutan. Jadi saya kira tidak akan jauh, paling tidak sama dengan tuntutan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa bersama Syamsudin Fei dan Fasyar yang tertangkap tangan oleh KPK melakukan praktik suap ini dituntut pidana penjara selama empat tahun, serta denda sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara. Setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Babak Baru

Prahara kasus suap pengesahan LKPJ kepala daerah 2014 dan APDB Muba 2015 yang telah menyeret dua anggota DPRD dan pejabat ke meja hijau, masih terus berlanjut. Setelah Syamsudin Fei, selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muba dan Fasyar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba, dijatuhi majelis hakim dengan pidana penjara selama dua enam bulan, denda sebesar Rp50 juta, subsider tiga bulan penjara.

Serta pembelaan atas tuntutan empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara terhadap, Bambang Kuryanto dan Adam Munandar.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI masih terus melanjutkan penyelidikan lanjutan untuk melengkapi berkas empat pimpinan DPRD Musi Banyuasin. Mereka adalah Raimon Iskandar (Fraksi-PAN) beserta tiga Wakil Ketua DPRD Muba, Aidil Fitri (F-Gerindra), Islan Hanura (F-Golkar) dan Darwin AH (F-PDI-Perjuangan).

Serta Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya Lucianty yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas diduga sebagai pemberian uang suap yang disepakati sebesar Rp17,5 miliar pada DPRD untuk pengesahan APBD Muba 2015.

“Untuk empat pimpinan DPRD dan bupati serta istrinya masih dalam tahap penyidikan. Kemungkinan awal tahun depan, baru bias dilimpahkan,” ujar Irene Putri, JPU KPK yang menyidangkan terdakwa Bambang dan Adam.

Namun dirinya belum dapat memastikan berkas mana yang akan lebih dulu dilimpahkan ke pengadilan dan semua ini tergantung dari tim penanganan perkara.

“Kita mau sidang di Jakarta dulu, baru kita sidang Pahri, mungkin Jaruari lah dan kebetulan untuk bupati dan istri jaksanya saya juga,” imbuhnya.

Hanya saja Irene memastikan, pelimpahan berkas ke pengadilan baru akan dilakukan setelah tersangka dilakukan penahanan.

“Sejauh ini belum ditahan, jika sudah pasti segera dilimpahkan,” tandasnya.

Sedangkan terkait sikap pikir-pikir yang dinyatakan Syamsudin Fei dan Fasyar atas putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan kalau baru mendapat kabar pada 19 November, bahwa kedua terdakwa menerima putusan. Namun pihaknya belum dapat menentukan sikap, karena menunggu putusan dari pimpinan.

“Untuk Syamsudin Fei dan Fasyar sudah memberitahukan kalau menerima, tinggal eksekusi. Tetapi kita belum mendapat keputusan,” jelasnya. #ris

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...