Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Dewan Pers Belum Terima Pengaduan ‘Hate Speech’ Calon Kepala Daerah

Palembang, BP
bagir-manan_dewanPers (1)Surat Edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech ditanggapi oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan. Menurut Bagir dalam pilkada suatu berita tidak bisa dianggap mengandung ujaran kebencian atau tidak terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu.
“Tapi lagi-lagi ukuran benci dan tidak benci itu kan tidak mudah, di Medan waktu saya ditanya orang Medan kan mudah membuat ungkapan “Aku benci kali dengan dia itu” belum tentu dia benci, hanya omongan saja, jadi hal-hal yang tidak pasti tidak mesti jadi aturan hukum,” katanya, Jumat (20/11).
Hingga saat ini menurutnya Dewan Pers belum menerima pengaduan Hate Speech calon kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada karena menurutnya masalah ini masih ditangan KPU.
“Pihak-pihak yang akan ikut pilkada khan apakah calonnya tunggal, memenuhi syarat atau tidak itu masih wewenang KPU semata-mata,” katanya.
Menurut Bagir, sesuai surat edaran Kapolri, hate speech itu dapat berkaitan dengan fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, dan berkaitan dengan  pencemaran nama baik.
“Saya katakan mengapa harus dikait kaitkan dengan itu, karena kaidah pidana itu, yang berkaitan dengan itu, tidak perlu ada kebencian-kebencian, kalau orang merasa difitnah tidak perlu ada kebencian-kebencian, tapi berdasarkan fakta-faktanya saja. Jadi malah mempersulit penegakkan hukum saja mengkait kaitkan dengan itu,” katanya.
Ia mengungkapkan, menurut KUH Pidana, kebencian itu ditujukan kepada dua kelompok, yaitu kepada pejabat pemerintah dan kepada golongan, jadi tidak kepada perorangan.
Menurut Bagir, kekhawatiran media/pers terhadap surat edaran hate speech ini, sangat beralasan karena yang paling mudah terkena adalah media, karena media berkaitan dengan penyebaran berita.
Namun kata Bagir, media tidak perlu khawatir secara berlebihan karena Kapolri sudah menegaskan bahwa surat edaran itu dalam rangka mendorong mediasi, artinya tidak buru-buru menjadi masalah hukum.
“Kemudian ada statement juga dari kepolisian yang menyatakan media tidak perlu khawatir karena polisi hanya memproses hate speech jika ada pengaduan. Itu artinya, kepolisian mendengar kekhawatiran kita,” ujar dia.
Bagir menuturkan, hate speech bukanlah hal baru, karena di masa Hindia Belanda pasal itu sudah pernah diterapkan. “Pengalaman di masa Hindia Belanda, pasal seperti ini selalu digunakan pemerintah untuk menjerat pers, dengan alasan menyebaran kebencian,” tukasnya. #osk
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...