Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

3 Pembakar Lahan Segera Diadili

bb temuan lagi 4Palembang, BP

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah menyerahkan tiga tersangka pembakar lahan yang ada di wilayah Musi Banyuasin ke Kejaksaan Tinggi Sumsel, Rabu (11/10). Ketiga tersangka dilimpahkan karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejati.

Ketiga tersangka yang dilimpahkan ke Kejati Sumsel itu Petrus Hilam (40), yang merupakan penyandang dana. Kemudian Marwan Tarigan (40), kuasa dari Petrus, yang merupakan warga Jambi. Sedangkan satu lagi, Edwar (61), warga Muba yang merupakan ketua RT, penunjuk lahan bagi Petrus. Pembakaran dilakukan di Dusun Pancoran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayunglencir, Muba, seluas 700 hektar lahan.

Saat dilimpahkan ke Kejati Sumsel, status ketiga tersangka berubah menjadi perorangan. Mereka terlibat membakar lahan seluas 700 hektar di Muba.

Meski proses peradilan tiga tersangka kasus pembakaran lahan dan hutan bakal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sekayu, Kejati Sumsel tetap akan melakukan pemantauan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dedi Siswadi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terkait perkembangan perkara ini, baik yang masih dalam penyelidikan maupun yang akan masuk ke persidangan.

“Kasus ini mendapat perhatian, bahkan dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu jaksa penuntut segera menyatakan lengkap, sehingga tidak berlarut-larut dan cepat memperoleh kepastian hukum,” katanya.

Ia menegaskan, perkara yang memang sudah menjadi persoalan dan perhatian baik secara nasional maupun internasional ini akan ditindaklanjuti secara tuntas.

“Perkembangan ini juga akan kita laporkan ke presiden melalui jaksa dan semua pihak juga silakan menyaksikan serta memantau semua proses peradilannya sampai tuntas,” tandasnya.

“Sama halnya di kepolisian, tersangka tetap akan ditahan dan penahanan selanjutnya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sekayu,” paparnya.

Dedi juga menjelaskan proses persidangan dilaksanakan di PN Sekayu untuk memudahkan proses peradilan. Mengingat tempat kejadian perkara serta sejumlah saksi berada di Musi Banyuasin.

“Semua itu untuk mempermudah proses peradilan dan kita percaya, Pengadilan Negeri Sekayu juga berkompeten menyidangkan perkara ini,” jelasnya.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 108 dan 109 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Pasal 92 dan 94 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sesuai dengan perannya masing-masing ketiga tersangka tanpa izin merusak lingkungan dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan.

Segera Diadili

Paca penyelidikan terhadap ketiga tersangka penyalahgunaan pengelolaan hutan tanpa izin dan pembalakan liar oleh Kejati Sumsel, dalam 10 hari ke depan ketiga tersangka akan menjalani persidangan. Waktu 10 hari itu persidangan, kejaksaan masih menunggu beberapa barang bukti.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sekayu Edy Handoyo, SH mengatakan, pihaknya telah menerima tiga berkas pelimpahan dari Kejati Sumsel. Pelimpahan tersebut terkait kasus pembalakan hutan dan pengelolaan hutan tanpa izin di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Muba.

“Kemarin, Rabu (11/11) sekitar pukul 15.00, kita telah menerima pelimpahan kasus dari Kejati Sumsel, ketiganya diserahkan terkait kasus pengelolaan hutan tanpa izin dan pembalakan liar. Namun kita belum bisa mengajukan ketiga tersangka tersebut ke sidang. Saat ini kita masih melakukan pengecekan salah satu barang bukti ekskavator yang berada di Pulau Jawa,” kata Edy Handoyo.

Belum dinaikkannya berkas untuk ketiga tersangka karena masih menunggu penyempurnaan berkas dan barang bukti yang digunakan oleh tersangka. Beberapa barang bukti sudah berada di Kejari, tetapi untuk proses pengadilan kemungkinan minggu depan karena masih menunggu sisa barang bukti.

“Saat ini terlebih dahulu kita meneliti barang bukti yang ada di sini apakah barang bukti tersebut sesuai apa tidak. Apabila telah cocok dan barang bukti sudah lengkap akan membuat dakwaan untuk disidangkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubagbin Kejari Sekayu Wawan Setiawan, SH, yang juga sebagai jaksa penuntut umum (JPU) dalam menangani kasus ini menambahkan, kasus yang menimpa terdakwa ini cukup rumit.

“Oleh karena itu kita melibatkan tim Pidsus, tim Pidum, dan tim Intel di Kejari Sekayu dalam melakukan penyelidikan,” kata dia.

“Setelah tiga berkas pelimpahan tersebut masuk kepada kita, kita langsung bergerak untuk mempelajari berkas pelimpahan mereka. Kita juga telah menerjunkan tim untuk melihat secara langsung barang bukti ekskavator tersebut. Jadi sekitar satu minggu berkas mereka akan naik ke pengadilan,” katanya.

 WALHI: Amburadul

Sementara itu perubahan status tiga tersangka pembakar lahan dari korporasi menjadi perorangan membuat banyak masyarakat bertanya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel menilai penegakan hukum dari pihak kepolisian dan kejaksaan dinilai amburadul dan tak transparan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Sumsel. Sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

“Ini yang kita takutkan pada proses penanganan kasus korporasi yang terlibat membakar hutan dan lahan. Terjadi perubahan pandangan yang berbeda antara kejaksaan dan kepolisian, sebab keduanya tak transparan,” tegas Direktur WALHI Sumsel Hadi Jatmiko, Kamis (12/11).

Menurut Hadi, seharusnya dalam menangani karhutla menggunakan Undang Undang Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, terjadinya karhutla merupakan tanggung jawab korporasi, bukan perorangan.

“Karena terjadinya karhutla ini disebabkan oleh korporasi. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab korporasi, karena sudah termasuk kejahatan korporasi. Untuk itu, dari awal seharusnya penegak hukum transparan dalam menangani kasus karhutla,” kata Hadi. #osk/rio/ris/arf

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...