Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

BPKP Lamban, Penyelidikan Perkara Korupsi Perkantoran Pemko Palembang Terhenti

Palembang, BP

Proses penyelidikan perkara dugaan korupsi pembangunan lantai tujuh gedung perkantoran Pemerintah Kota Palembang mengalami hambatan. Lantaran, pihak BPKP Perwakilan Sumsel belum memberikan hasil audit investigasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Rustam Gaus melalui Kasi Pidsus Nauli Rahim Siregar, saat ditemui kemarin mengatakan penyelidikan perkara ini masih terus berlanjut.

Hanya saja untuk mengusut persoalan dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi gedung yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Palembang 2013 ini diperlukan hasil audit investigasi dari BPKP.

Bahkan permintaan audit investigasi telah disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumsel sejak Desember 2014 lalu dan balasan bahwa pihak BPKP bersidia diterima April 2015.

“Hanya saja hingga kini kita belum menerima laporan hasil audit investigasi dari BPKP tersebut dan hal ini sudah dua kali kita pertanyakan lewat surat resmi pada Agustus dan September,” katanya.

Meski menurut Nauli, sejak awal proses penyelidikan sudah ada koordinasi dengan pihak BPKP agar terlebih dahulu dilakukan audit. Karena proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini tidak hanya pengadaan mobeler, tetapi juga pembangunan.

“Dengan demikian kita masih menunggu dan kita juga sepertinya belum bisa lanjut ke tahap penyidikan, karena hasil audit investigasi belum kita terima,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan penyelidikan perkara dugaan korupsi di tubuh PUCK Palembang yang awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,1 miliar dan dilakukan perubahan adendum menjadi Rp1,4 miliar ini merupakan satu dari tiga kasus yang masuk tahap penyelidikan.

Serta selain telah mengumpulkan sejumlah dokumen penting sebagai alat bukti, pihak Kejari Palembang juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap para saksi menyangkut perkara ini.

“Bisa jadi dari hasil audit investigasi nanti bisa muncul hasil audit kerugian keuangan negara. Tapi untuk dua perkara lainnya masih belum dapat kita beritahu,” jelasnya.

Hanya saja dirinya yakin, bahwa pihak BPKP Perwakilan Sumsel tetap akan profesional dalam menyelesaikan setiap tugas.

Disamping itu, terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di tubuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang yang kini juga dalam penanganan Kejari Palembang.

Nauli menambahkan bahwa masih dilakukan audit penghitungan kerugian negara yang awalnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun sejauh ini pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka.

“Untuk kasus ini kita berharap bisa segera naik ke tahap penuntutan, sebab sebelumnya juga terkendala soal hasil audit kerugian negara,” tambahnya.#ris

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...