Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Pemprov Ingatkan Perusahaan yang Tak Buat Canal Block

#Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Ilir-Barat-I-20150129-00759Palembang, BP
Kepala Dinas PU Pengairan Sumsel Dr Ir H Syamsul Bahri, MM mengingatkan perusahaan terutama perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) agar membangun canal blok di lokasi perusahaannya sebagai bentuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan di perusahaannya masing-masing.
Dia menjelaskan kalau saat ini lahan perusahaan 2500 hektar kini tengah di buat canal block guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.
“Sedangkan lahan kita ada 800 ha lebih untuk irigasi,” katanya, di sela-sela rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (9/11).
Pembangunan canal blok tersebut tehnisnya di perusahaan tergantung perusahaan masing-masing.
Terkait adanya perusahaan yang tidak membuat canal blok maka izin perusahaan tersebut apakah perusahaan perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) akan dicabut oleh Bupati setempat karena itu perintah presiden dan harus diikuti seluruh perusahaan terutama perkebunan dan HTI.
“Namanya presiden yang perintahkan, siapa lagi mau diikuti perintahnya,” katanya.
Untuk pembangunan canal blok oleh perusahaan di Sumsel akan di tinjau tim terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel sejauh mana progresnya baik di daerah dan pusat.
“Sosialisasi mengenai canal block sudah dilakukan,” katanya.
Terkuaknya adanya perusahaan yang tidak membuat canal blok setelah DPRD Sumsel mensinyalir terdapat perusahaan di Sumsel PT Ricky Agrindo Sejahtera  (RAS) yang tidak mendukung instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang mewajibkan perusahan perkebunan atau yang telah memiliki lahan ber HGU untuk membuat kanal Blocking, sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Kebarhutla) kedepan.
Hal ini diungkapkan jurubicara fraksi Hanura Iwan Hermawan, disela-sela pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD Sumsel tahun anggaran 2015 pada rapat paripurna X DPRD Sumsel, Senin (9/11).
“Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT RAS di Desa Pulau Beruang, Kecamatan Tulung Selapan OKI, terhadap penghentian program pemerintah dalam pembuatan kanalisasi. Fraksi Harnura meminta kepada Gubernur Sumsel agar meninjau ulang izin dan melakukan pengecekan kembali pada lahan tersebut, apakah telah sesuai dengan analisis mengenai Dampak lingkungan (Amdal)?,”katanya.
Ketua komisi II DPRD Sumsel Joncik Muhammad mengatakan, jika hal itu benar maka perusahaan tersebut terancam izin usahanya dicabut.
“Itu tidak boleh,  pihak perusahaan wajib membuat kanal dengan  menggunakan CSRnya. Kalau ada perusahaan, yang tidak melaksanakan kebijakan Presiden itu, kita pertanyakan apa motif perusahaan itu, termasuk izin usaha,” katanya.
Ditambahkan politisi PAN itu, pihaknya akan melakukan kunjungan kelokasi lahann PT RAS atau memanggil perusahaan tersebut, mengingat jika Sumsel ingin zero asap kedepan, maka program kanalisas harus dilakukan sejak sekarang, dan perusahaan harus melaksanakannya.
“Nanti kita agendakan (pemanggilan), ini masukan dari masyarakat dan melihat untuk mengagendaknnya untuk turun kelapangan. Bisa dilakukan minggu depan, mengingat agenda dewan  akan kunker dalam kota,” katanya.
Joncik juga meminta, kepada pihak kepolisian untuk mengumumkan para pelaku pembakaran lahan yang dilakukan perusahan perkebunan di Sumsel. Ini diilakukan agar menjadi efek jera bagi perusahaan “nakal” yang membuka lahan secara dibakar, agar kedepan tidak melakukan serupa.
“Kita yakin dalam waktu tidak lama lagi pihak kepolisian akan mengumumkannya, mungkin selama ini masih dalam investigasi sehingga belum diumumkan,” katanya.
Terpisah Direktur utama PT RAS Julianto kepada wartawan siang tadi membantah jika pihaknya tidak melakukan kanalisasi di lahan perkebunannya, melainkan apa yang dilakukan beberapa pihak selama ini, jika dikatakan kanal itu bukanlah berupa kanal, melainkan untuk membuat jalur angkutan sungai yang berada di lahannya, yang tidak meminta izin pihaknya selama ini.
“Mengenai kanalisasi itu yang digali bukan menurut perintah Presiden Jokowi, tetapi mereka membuat kanal itu untuk speadboat atau untuk umum. Na, kanal itu masuk kelokasi perkebunan kita,”  katanya.
Diungkapkan Julianto, jika penggalian yang dikatakan kanal selama ini, tanpa minta izin atau permisi dengan pihaknya. Melainkan, pihak-pihak tertentu langsung menggali dan tentu itu tidka benar. Kemudian, ukuran penggaliannya dirasa  banyak memakan lokasi/kebun pihaknya sehingga pihaknya keberatan.
“Kita banyak membuat kanal blocking, tetapi itu sudah sungai dengan lebar sekitar 25 meter. Ini jelas merusak tatanan konsep yang telah kita buat, dengan memotong area lahan belok sana belok sini menuju sungai, dan jelas kami keberatan,” katanya.#osk
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...