Infrastruktur Hambat LCS

7

BIPalembang, BP

Implementasi program alat pembayaran nontunai atau less cash society (LCS) masih terhambat infrastruktur terutama di daerah atau kabupaten. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VII (Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung) akan terus berupaya secara bertahap mengedukasi dan menyosialisasikan guna tercapainya penerapan program layanan keuangan digital (LKD) tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VII Hamid Ponco Wibowo mengatakan, terwujudnya program LCS ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel). Untuk penerapan program ini masih banyak daerah yang perlu dilakukan pematangan terutama jaringan komunikasi.

Baca:  BSB Siapkan Dana Rp600 M

“Memang kami akui di lapangan masih banyak ditemukan kabupaten/kota yang belum memiliki infrastruktur yang andal. Perbaikan infrastruktur untuk menunjang LKD pastinya dilakukan secara bertahap, mulai dari jaringan komunikasi, listrik, SDM hingga mesin penunjang penggunaan uang e-money,” katanya, Rabu (22/4).

Penerapan e-money ini bukan berarti secara langsung menghilangkan transaksi uang tunai, tapi dilakukan bertahap seiring dengan upaya pembenahan infrastruktur yang ada, baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun perbankan.

Baca:  BSB Layani Pembayaran Tunjangan Guru

“Kami menjadi pilot project implementasi dari uang elektronik atau e-money di Sumatera. Sebagai tahap awal, kami me-launching penggunaan e-money di koperasi dan kantin dalam lingkungan Kantor Perwakilan BI Palembang. Maksimum nilai uang dalam e-money Rp1 juta,” katanya.

Ke depan, menurut dia, pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi atas penerapan program LKD. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memperluas penerapan LCS.

Baca:  BI Perluas Layanan Penukaran Uang

“Ke depan kita upayakan untuk sosialisasi kepada SKPD atau g to g dengan pembayaran nontunai. Kita akan sosialisasi pentingnya transaksi nontunai baik di masyarakat maupun pemerintahan,” katanya. #pit