Home / Pemerintahan (page 4)

Pemerintahan

Pemerintah Dininta Buat Aturan Keberadaan Ojek Online

Jakarta, BP–Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menegaskan,  transportasi roda dua online (ojek online)  harus memiliki payung hukum agar mereka merasa dilindungi dan tidak menjadi sapi perahan pemilik aplikatasi. ”Sejak tiga tahun lalu para ...

Fraksi PKS: Hentikan Perang, Ciptakan Perdamaian

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan,  Fraksi PKS berkomitmen menjadi  terdepan dalam upaya peningkatan peran parlemen termasuk fungsi diplomasi internasional. “Indonesia punya mandat konstitusional yang tegas, turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian ...

Parpol Tidak Boleh Libatkan Anak-anak Kampanye

Jakarta, BP–Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menegaskan,  keterlibatan anak-anak dalam kampanye pemilu selama ini karena belum menjadi isu mainstream. Karena itu, UU harus mengatur dengan tegas berikut sanksi yang diterapkan bagi peserta pemilu. ...

Undang-Undang Desa Harus Direvisi

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, Undang-Undang Desa harus direvisi karena dalam pasal-pasal tersebut tidak dengan gamblang menyebutkan hak dan kewajiban perangkat desa dan kepala desa. “Saya bisa memahami alasan perangkat desa menggelar ...

DPR Minta BP POM Tidak Mudah Menyebutkan Kadaluarsa

Jakarta, BP–Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta BP POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)  tidak mudah menyebutkan berbagai produk makanan,  minuman dan kosmetik kadaluarsa atau mengandung zat berbahaya. Karena, setelah ditelusuri sejumlah jenis makanan ...

Jabatan Presiden Tidak Boleh Kosong Sedetik Pun

Jakarta, BP–Sekjen Partai Nasdem Syarief Abdullah Al Kadri menegaskan, Presiden sebagai kepala negara tidak boleh cuti sedetik pun, sebab pemerintahan sebuah negara tidak boleh kosong walau sekejap. “Tugas presiden sebagai kepala negara tidak boleh diwakilkan ...

MPR Barisan Terdepan Tolak LGBT di Indonesia

Jakarta, BP–Ketua Koordinator Presidium Forum Alumni MHI Wati (FORHATI) Hanifah Husein mengatakan, pihaknya  akan mengkaji sekaligus  mengawal proses UU LGBT dalam KUHP.i Karena kita sebagai orang tua tidak mungkin mengontrol  anak  24 jam. Menurut Hanifah ...