Home / Pemerintahan (page 2)

Pemerintahan

DPR Minta Menag Cabut List 200 Mubaligh

Jakarta, BP–Anggota Komisi VIII Deding Ishak mengatakan, hampir semua anggota dewan di Komii VIII yang membidangi agama minta agar Menag Lukman Sjaifudin mencabut list 200 nama mubaligh. “Kebetulan kami dari Komisi VIII sedang rapat kerja ...

Kebijakan Pemerintah Abai Terhadap Kepentingan Nasional

Jakarta, BP–Ketua Fraksi Gerindra Edy Prabowo mengatakan, kinerja pemerintah dalam tiga  tahun setengah masih menunjukan capaian bersifat artifisial. Kebijakan pemerintah bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategis  juga abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional. ...

Wakil Ketua DPD RI: Persoalan Teroris Jangan Dianggap Sederhana

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, peristiwa pemboman yang dilakukan teroris  akhir-akhir ini  di beberapa wilayah Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, karena telah melibatkan keluarga yang terdiri dari  anak dan isteri. “Persoalam teroris ini ...

Forhati Ajak Umat Bantu Kaum Dhuafa

Jakarta, BP–Presidium Nasional Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) bekerja sama dengan  Lembaga Seni Budaya Majelis Nasional KAHMI mengajak ummat Islam  membantu kaum Dhuafa  pada Ramadhan 1439 H. ini. Sekecil apapun bantuan sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepeduliaan ...

Ketua DPR: RUU Terorisme Pasti Disetujui Sebelum Akhir Mei

Jakarta, BP— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan sudah  mendapatkan titik temu. Paling lambat akhir Mei  RUU Terorisme bisa disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.  “Minggu ini ...

Ketua DPR Sambut Baik Rencana Presiden Aktifkan Koopssusgab

Jakarta, BP–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo  mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk  memerangi terorisme dan radikalisme. Keterlibatan pasukan elite TNI dari matra darat, laut dan udara itu ...

Teroris Itu Mengancam Negara dan Bertujuan Politik

Jakarta, BP–Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii menegaskan, definisi terorisme harus disebutkan  untuk mengancam keamanan negara serta memiliki tujuan politik. Jika tidak ada kalimat tersebut berarti  UU terorisme tidak ada bedanya dengan KUHP. “Pemerintah ...