Home / Hukum (page 6)

Hukum

Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Sungai Rotan Dibekuk

Muaraenim, BP–Petualangan Najamudin alias Olok (43), warga Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Muaraenim, berakhir di jeruji besi. Residivis pencurian sepeda motor di Kecamatan Sungai Rotan ini, akhirnya berhasil dibekuk petugas Reskrim Polsek Sungai Rotan, Kamis ...

Pemkab Muaraenim Stop Angkutan Batubara PT GPP

Muaraenim, BP–Pemkab Muaraenim  akhirnya mengambil sikap tegas memutuskan menyetop atau menghentikan truk angkutan batubara PT Ganendra Pasopati Prawara (PT GPP),  melintas jalan pemukiman warga Kampung Sosial, Desa Karang Raja, Kabupaten Muaraenim.              Keputusan itu diambil ...

Menteri Muda di Kabinet Jokowi Masih Sebatas Wacana

Jakarta, BP–Anggota DPR Abdul Kadir Karding menegaskan,   soal menteri muda yang sedang diwacanakan dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin 2019 – 2024 merupakan sosok  pekerja keras, energik, tanggap dan responsif terhadap ...

Dua Minggu, 25 Kurir Narkoba Diamankan

Muaraenim, BP–Kabupaten Muaraenim yang letak geografisnya berada di tengah tengah Provinsi Sumatera Selatan, kini dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Indikasi itu terlihat dari Operasi Antik Musi tahun 2019 yang digelar Polres Muaraenim selama dua minggu,  ...

39 Paskibraka Kabupaten PALI Dikukuhkan 

PALI, BP–Sebanyak 39 Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) resmi dikukuhkan, Selasa (30/7), di Gedung Pesos Komplek Pertamina Pendopo Kecamatan Talang Ubi. Pasca dikukuhkan, Paskibraka PALI langsung ikuti pendidikan ...

Demi Shabu, Ian CS Embat Batre Alat Berat 

PALI, BP–Akibat ketagihan shabu shabu, Ahmad Mediansyah alias Ian (19) warga Dusun III Desa Benakat Miyak, Kacamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), digelandang ke Mapolsek Talang Ubi, karena tertangkap tangan menggasak dua ...

GBHN Penting Sebagai Panduan Pembangunan

Jakarta, BP–Anggota MPR RI Ali Taiher Parasong menegaskan, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan untuk mengontrol capaian kinerja dan anggaran pembangunan. Pembangunan  lebih terukur, terarah serta langsung bisa  dirasakan rakyat. “Amandemen atau tidak, yang terpenting ...