Home / Headline / Penyelenggara Pilkada Sepakat Pilkada Ditunda

Penyelenggara Pilkada Sepakat Pilkada Ditunda

Ketua Komisi II DPR RI Dolli Kurnia

Jakarta, BP–Ketua Komisi II DPR RI Dolli Kurnia mengatakan, seluruh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati penundaan tahapan pilkada serentak 2020.
‘ Komisi II akan terus berkoordinasi memantau dan mengevaluasi tahapan pilkada serentak di tengah wabah pandemi Covid-19.
Karena, tidak mungkin kita tunda, tapi kita tidak tahu sampai kapan batas penundaanan,” tutur Dolil di ruangan wartawan DPR RI Jakarta, Selasa (30/6).
Dolli minta penjelasan pemerintah dan penyelenggara pemilu tentang kesiapan dari semua pihak, apabila akan melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak pada September 2020.
“Intinya supaya KPU, Bawaslu memastikan kesiapan secara teknis,” tandas Doli.
Dikatakan, jika digelar September, maka segera disiapkan tahapan Pilkada tersebut sembari berkoodinasi langsung dengan gugus tugas penanganan Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Setiap tahapan, tidak boleh mengurangi sedikitpun prinsip demokrasi. Artinya kualitas demokrasi harus tetap dijaga,” papar Ahmad Doli Kurnia.
Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan, Pilkada
adalah milik daerah.
Kalau mengacu pada UUD 1945, terkait dengan masalah Pilkada masih membuka perdebatan. .
“Apa yang sudah dilakukan DPD saya harus berupaya mengakomodir 34 fraksi. Kalau pimpinan fraksi sudah mengatakan (A) maka selesai itu masalah.. Komite satu, mempunyai pandangan berbeda dengan yang disampaikan bung Doli tadi. Inilah era demokrasi, kita bisa beda pendapat. Tapi itulah indahnya perbedaan. Indonesia sedang dilanda pandemi covid 29 dan di sejumlah daerah dinyatakan masuk zona merah.
Pertanyaannya sekarang adalah, berapa daerah dari 270 yang bisa melakukan Pilkada.
Sesuai amanat dan peraturan DPD RI bahwa salah satu lingkup tugas dari komite 1 adalah bidang pemerintahan daerah, termasuk Pilkada. Dalam konteks peraturan DPD RI tersebut, Komite I telah mengajukan surat kepada pimpinan DPD RI 2 Juni yang menyatakan menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Dan penolakan tersebut sudah disampaikan kepada Mendagri beberapa waktu lalu.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Satgas Peradaban Bangsa Minta RUU HIP Dihapus dari Prolegnas

Jakarta, BP–Ketua Satgas Peradaban Bangsa (SPB) Aan Rohana minta RUU HIP dihapus dari Prolegnas. “SPB bertugas mengkritisi produk hukum dan ...