Home / Headline / Agus Sutikno: Insya Allah, Dalam Minggu ini Pindah Ke DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian

Agus Sutikno: Insya Allah, Dalam Minggu ini Pindah Ke DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian

BP/IST
Senin (29/6) siang, Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno dan jajaran melakukan pengecekan dan pemeriksaan kantor DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian.

Palembang, BP

Jajaran Pengurus DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pimpinan Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno segera menempati kembali kantor DPW PPP Sumsel  yang terletak di Jalan Kolonel H Burlian samping Taman Wisata Punti Kayu Palembang.

Senin (29/6) siang, Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno dan jajaran melakukan pengecekan dan pemeriksaan kantor DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian.

Sebelumnya lantaran konflik internal, kepengurusan DPW PPP Sumsel Sumsel dinahkodai Agus Sutikno tidak bisa menempati kantor DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian tersebut dan berkantor di Jalan Radio, Palembang.

“ Kita sudah ada kesepakatan dengan pak Zaini Husin Umrie, sebagai Ketua dan memang pak Zaini sudah mengatakan, kalau kantor DPW PPP Sumsel tersebut sudah tidak di pakai, beliau berjiwa besar, karena untuk PPP,” kata Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno.

Mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini menegaskan tidak ada permasalahan saat kantor DPW PPP Sumsel tersebut diserahkan kepada pihaknya.

“ Enggak ada , karena memang posisi partainya sudah jelas,” katanya.

Dan hari ini menurut Agus, pihaknya hanya melakukan peninjauan kekantor DPW PPP Sumsel.

“ Rencana pindah ke sana , kapan selesai pindah, Insya Allah dalam minggu ini,” katanya.

Sebelumnya PPP didera konflik internal, konflik berawal saat Djan menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Hal ini berimbas ke PPP di daerah termasuk di Sumsel.

Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021, yang diketuai Romi, dengan Sekjen Arsul Sani.

Atas hal itu, Djan tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Pada 22 November 2016, majelis hakim mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.

Akan tetapi, di tingkat banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan tidak dapat diterima dan mengajukan banding.

MA menolak kasasi Djan. Putusan itu diketok pada 4 Desember 2017 oleh ketua majelis Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Menurut majelis kasasi, perkara yang dipersoalkan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Nasihin Masha, Anggota DK PWI Pusat Gantikan Teguh

  Jakarta, BP Wartawan senior dan mantan Pemimpin Redaksi Harian Republika Rabu ( 1/7 ) ditetapkan sebagai Anggota Dewan Kehormatan ...