Home / Headline / DPD RI Minta Dilibatkan Dalam Riset dan Inovasi di Omnibus Law

DPD RI Minta Dilibatkan Dalam Riset dan Inovasi di Omnibus Law

Rapat lanjutan DPD RI bersama DPR RI dan Pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) terkait perkoperasian dan dukungan riset dan inovasi. .

Jakarta, BP–Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengikuti rapat lanjutan bersama DPR RI dan Pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) terkait perkoperasian dan dukungan riset dan inovasi. Dalam rapat tersebut, DPD RI meminta agar terdapat kemitraan dengan daerah dalam penyelenggaraan dukungan riset dan inovasi.
Menurut Anggota Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, kekhawatiran munculnya RUU Cipta Kerja ini dapat menggagalkan tujuan desentralisasi yang dibawa semangat reformasi. Adanya kekhawatiran banyaknya kewenangan daerah yang diambil pusat, harus dapat dicegah melalui pengaturan mengenai keterlibatan daerah dalam RUU ini.
“Ketika RUU Omnibus Law muncul, yang kami lihat begitu banyak kewenangan daerah diambil lagi ke tingkat pusat. Tujuan desentralisasi sesuai semangat reformasi, semakin berkurang. Apalagi hari ini akan ditambahkan dengan urusan inovasi dan riset,” ujar Angelo.
Dia minta agar dalam dukungan riset dan inovasi melibatkan pihak terkait di daerah, seperti perguruan tinggi, akademisi, ataupun Badan Penelitian di daerah.
Angelius menilai, selama ini banyak riset yang dilakukan di tingkat pusat kurang sesuai dengan kearifan lokal di daerah. Kebutuhan masyarakat di daerah belum tentu sama dengan kebutuhan masyarakat di pusat.
“Ini kondisi kebatinan kita di DPD yang harus saya sampaikan. Saya sepakat BUMN harus mengambil hasil riset, tidak hanya riset di tingkat nasional, tetapi riset para doktor di tingkat lokal harus menjadi perhatian. Kita bisa lihat kondisi vertikal di bawah tidak ada tingkat kreativitas dan inovasi. Padahal kita membutuhkan kreatifitas dan inovasi terkait kebutuhan di daerah,” tutur Angelo.
DPD RI juga mengusulkan adanya penambahan ayat di Pasal 43 ayat 4 mengusulkan koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Menurut Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Eni Sumarni, penambahan tersebut untuk mengakomodasi tumbuh kembangnya simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.
“Sehingga, dalam aturan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi berbasis syariah harus mengedepankan prinsip kegiatan usaha berkonsep syariah,” jelas Eni.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Melonjak 48 Kasus di 16 Juli, Pasien Covid-19 Sumsel Jadi 2.832

Palembang, BP Pasien positif corona atau Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertambah. Berdasarkan laporan media harian Covid-19 Nasional, Kamis ...