Home / Headline / Mantan Anggota DPRD Palembang Periode 2014-2019 Pertanyakan Indikator dan Capaian Penanganan Covid-19 di Palembang

Mantan Anggota DPRD Palembang Periode 2014-2019 Pertanyakan Indikator dan Capaian Penanganan Covid-19 di Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Sejumlah mantan-mantan anggota DPRD Palembang periode 2014-2019 khususnya yang tidak masuk dalam DPRD Palembang periode 2019-2024 mengkritisi pelaksanaan penanganan pandemi wabah Covid-19 di kota Palembang.

Palembang, BP

Sejumlah mantan-mantan anggota DPRD Palembang periode 2014-2019 khususnya yang tidak masuk dalam DPRD Palembang periode 2019-2024 mengkritisi pelaksanaan penanganan pandemi wabah Covid-19 di kota Palembang.

Menurut Chandra Darmawan , pihaknya melihat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kedua ini justru yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran mereka, PSBB yang diadakan untuk pencapaian apa?, apakah sudah ada indeks yang ingin di capai?, dan apa hasil-hasil yang ingin di hasilkan?, apakah naik atau turun?

Data tersebut seharusnya di buka dan dijelaskan kepada masyarakat, sehingga semuanya bisa memahami.
Sehingga kalau memang Palembang ingin menuju new normal , menurutnya harusnya ada indeks batas minimal, yang diharuskan sehingga suatu daerah di tetapkan untuk memberlakukan new normal.

“ Sekarang indikator-indikatornya apa, pemerintah kota ini belum pernah di buka, apa nih pencapaian apa yang harus dihasilkan dari PSBB ini sehingga bisa kearah new normal, “ kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Kamis (4/6).

Dirinya melihat pemberlakuan PSBB selama ini belum dapat berjalan optimal di Palembang dia menduga hal ini disebabkan kemungkinan ketidakmengertian masyarakat dan tidak terbukanya Pemkot Palembang khususnya sehingga indeks tersebut tidak tercapai.

“ Seperti rapid test, sudah berapa banyak dilakukan untuk seluruh kecamatan di kota Palembang, ini sepertinya sistimnya menunggu ketika ada masyarakat sakit ditest baru dapat angka itu tadi…. seharusnya pemerintah kota ini turun ke setiap kecamatan, jadi totalnya walaupun tidak 100 persen 80 persen sudah diketahui berapa banyak masyarakat ini yang terjangkit baik ODP, PDP atau yang sudah OTG ,” katanya.

Selain itu soal anggaran Covid-19 di kota Palembang apakah tersalur atau tidak menurutnya bisa dilihat dari hasil di lapangan seperti apakah puskesmas di setiap kecamatan itu apakah terjadi peningkatan peralatan kesehatan dan berarti ada suplai dana atau material kesehatan yang didukung.

“Kalau kami lihat sampai hari ini anggaran covid-19 belum maksimal dan belum terlihat secara jelas,” katanya sembari mengatakan sosialisasi tentang covid-19 yang dilakukan pemkot Palembang dan jajaran kepada masyarakat masih kurang dan perlu di tingkatkan.

Selain itu pihaknya berharap ikatan mereka selaku mantan anggota DPRD Palembang bisa saling mendukung, saling memperhatikan dan mensuport diantara mantan-mantan anggota DPRD Palembang 2014-2019 lainnya khususnya yang tidak masuk dalam anggota DPRD Palembang periode 2019-2024.

Sedangkan Ade Victoria Ade melihat warga yang tertangkap razia PSBB yang tidak menggunakan masker tidak di lakukan test rapid test atau swab test oleh Pemkot Palembang.

Sehingga tidak di ketahui apakah mereka yang dikumpulkan ini terkena covid-19 atau tidak.

Mengenai bantuan kemasyarakat terkait covid-19 menurutnya harus merata sampai kebawah.

“Indikator dalam penanganan covid-19 ini ada beberapa aspek yang menurut kita tidak terpenuhi di sini, seperti dalam penanganan pasien di rumah sakit di Palembang transparansi untuk masyarakat terpapar covid-19 sangat minim sekali,” katanya.

Belum lagi menurutnya pemerintah menganggarkan dana untuk perpasien corona melalui anggaran yang di anggarkan ke pemerintah kota Palembang yang tidak jelas, belum lagi dampak dari PSBB yang pertama dinilai ikemarin gagal total .

“Kalau kita lihat, benar –benar hanya ceremonial, protap yang dijalankan di lapangan juga tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.

Lebih baik menurutnya Pemkot palembang membeli alat swab dan di sampling untuk di lakukan test perkelurahan, per RT untuk memberikan setidaknya rasa nyaman kepada masyarakat terkait Covid-19 sehingga diketahui masyarakat yang terkena covid-19.

“ Sehingga anggaran covid-19 ini benar-benar tepat guna, apalagi Pemkot Palembang juga mempersiapkan paska dari akibat covid-19 seperti kesiapan pangan seperti apa, apalagi sekarang angka pengangguran sangat luar biasa di kota Palembang,” katanya.

Belum lagi , dia melihat singkronisasi gugus tugas Covid-19 provinsi dan kota Palembang sangat berbeda.
“Kemarin dengan data kematian Covid-19 yang 23 orang tapi kasi pemakaman covid-19 di Gandus setelah di wawancara dan beredar videonya mengatakan ada 93 orang sudah di kubur disana, kita harap jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi ajang bisnis, jangan sampai pasien meninggal karena sakit jantung dimasukkan dalam protap covid,” katanya.

Sedangkan Endang Larasati Lelasari meminta sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat oleh Pemkot Palembang dilakukan hingga sampai kebawah dengan melibatkan RT.

“Berikan masukan kepada RT, tolong jelaskan kepada masyarakat, “ katanya.

Selain itu dia meminta bantuan covid untuk masyarakat berdampak Covid-19 harus sampai kebawah terutama kepada masyarakat yang memang berdampak Covid-19 termasuk masyarakat miskin baru.
“Gerakan pemerintah ini kayaknya belum greget ,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin menyayangkan komentar menyudutkan yang menyebut Pemkot Palembang tak serius menangani Covid-19.

Menurutnya, Forkopimda Kota Palembang yang tergabung dalam Gugus Tugas telah bekerja secara maksimal untuk memutus penyebaran pandemik ini. Seperti tertuang dalam Instruksi Walikota No.1/2020 yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Instruksi ini, mempertegas surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya, dimana masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan kesehatan dan penggunaan masker saat berkendara dan beraktivitas di tempat umum.

“Termasuk soal rumah sehat. Pemkot Palembang juga sudah bicara dengan Pemprov Sumsel untuk minta satu tower (Wisma Atlet) dengan biaya dialokasikan sendiri oleh Pemkot Palembang,” kata  Zainal beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, dijelaskannya, Pemkot Palembang juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 Miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Dana yang diperuntukkan bagi tiga sasaran utama yakni Kesehatan, Ekonomi, dan Jaringan Pengaman Sosial.

Bahkan, Zainal terlibat langsung sekaligus memastikan proses tersebut berjalan dengan sesuai prosedur, transparan, serta tepat sasaran. Seperti saat dirinya meninjau langsung proses packing sembako di gudang Bulog yang terdiri dari Beras 10 kilogram, minyak sayur 2 liter, gula pasir 2 liter dan 1 kilogram gandum bagi masyarakat.

“Kami juga telah beberapa kali mengikuti rapat dalam persiapan dan evaluasi penanganan dan pencegahan bersama gugus tugas. Oleh sebab itu kami telah melihat keseriusan Pemkot dalam mengakomodir dampak virus Covid-19 di Palembang,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dua dari Lima Tahanan Kabur di Polsek Sukarami Diamankan

  Palembang, BP Sebanyak lima tahanan yang mendekam di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukarami Palembang kabur, Rabu (8/7) dini hari. Kelima ...