Home / Headline / Regta Covid-19 Sumsel Tuntut Pemkot Palembang Transparan Terkait Penggunaan Anggaran Rp480 Miliar

Regta Covid-19 Sumsel Tuntut Pemkot Palembang Transparan Terkait Penggunaan Anggaran Rp480 Miliar

BP/IST
Relawan Gerakan Tanggap (Regta) Covid-19 Sumsel menuntut Pemerintah kota Palembang transparan dalam anggaran kepada publik terkait penggunaan anggaran Covid-19 Rp 480 Miliar di kota Palembang.

Palembang, BP

Relawan Gerakan Tanggap (Regta) Covid-19 Sumsel menuntut Pemerintah kota Palembang transparan dalam anggaran kepada publik terkait penggunaan anggaran Covid-19 Rp 480 Miliar di kota Palembang.
“Sampai hari ini banyak keresahan dan pertanyaan dari masyarakat, kami selaku relawan mempunyai kewajiban dan hak untuk mempertanyakan itu, karena anggaran Rp 480 Miliar yang digembor-gemborkan itu diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” kata Ketua Regta Covid-19 Sumsel, Asri Lambo, Rabu (3/6).
Asri mendesak , Pemkot Palembang harus menjelaskan dengan detail terkait komponen anggaran kepada masyarakat Palembang. Sebab rakyat butuh mengetahui, bahwa ada hak dasar rakyat yang harus diterima oleh rakyat Palembang.
“Jangan sampai beredar kabar bahwa kesannya ada anggaran Rp 480 Miliar tetapi rakyat tidak menerimanya,” katanya.
Menurutnya, permintaan transparansi anggaran Covid-19 tersebut mengacu kepada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Makanya kita minta agar Pemkot Palembang melalui gugus tugasnya memberikan transfaransi anggaran tersebut secara rinci, kemana saja, sudah berapa yang di gelontorkan dari Rp480 Miliar itu dan dialokasikan kemana saja. Jangan sampai ada permainan dalam anggaran itu, karena masyarakat sudah susah, kemudian ada permainan seperti itu, tentunya akan menjadi prestasi buruk bagi Pemkot Palembang,” katanya.
Hal senada pula di utarakan oleh Juru Bicara Regta Covid-19 Sumsel, Ki Edi Susilo, bahwa Walikota Palembang telah mengusung misi-visinya dalam transparansi.
“Oleh karena itu, sebagai relawan yang mewakili masyarakat, pihaknya mempertanyakan semua keluhan dan pertanyaan serta keresahan dari masyarakat, apakah telah disalurkan atau belum. Makanya kita minta transparansi, karena banyak isu yang bergulir di lapangan, apakah itu sudah disampaikan dan tidak tepat sasaran, apakan mungkin belum disalurkan atau memang ada permainan lain,” katanya.
Sebelumnya Pemerintah Daerah wajib menganggarkan sekurang-kurangnya 50 persen, dari Belanja Modal untuk penanganan Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19). Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, Minggu (10/5).
Merujuk pada regulasi Pemerintah Pusat tersebut, Walikota Palembang, Harnojoyo menambah anggaran penanganan Covid-19 untuk di Kota Palembang, dari Rp 200 miliar menjadi Rp 480 miliar.
Hal itu dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, sebagai bentuk antisipasi pandemi yang akan berlangsung lebih lama.
“Jadi pergeseran anggaran Rp 480 miliar, untuk penanganan Covid-19 hingga tiga bulan kedepan. Hal itu kita lakukan, karena ada kekhawatiran untuk kemungkinan terburuk terhadap pandemi ini,” katanya.
Harno mengatakan, penyisiran anggaran tersebut sesuai dengan surat keputusan Mendagri bersama Menteri Keuangan.
“Dari Rp 480 miliar tersebut, kita kelompokkan menjadi dua, pertama Rp 441 miliar dialokasikan ke belanja tidak terduga di BPKAD sedangkan sisanya Rp 39 miliar, merupakan pergeseran dari intern RS Bari dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan, penambahan anggaran penanganan Covid-19 ini, dilakukan untuk peningkatan jaringan pengamanan sosial, bukan hanya bantuan sembako, tapi terdapat penggunaan lainnya yang tertuang di SE Mendagri nomor 440/2622/SJ, instruksi Mendagri nomor 1 Tahun 2020, dan buku pedoman penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri.
“Dalam pedoman, pengamanan jaringan sosial tidak hanya sembako. Ada banyak yang harus dilakukan salah satunya terkait persoalam ekonomi. Semuanya ada pedomannya, jadi penambahan ini berdasarkan regulasi yang disarankam pemerintah pusat,” katanya.
Dewa menambahkan, penambahan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, sebagai salah satu langkah, jika memang Kota Palembang jadi melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Jika memang kurang, akan kita tambah lagi sesuai petunjuk, mengingat ada kemungkinan potensi penambahan. Kita lihat kondisinya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelaku Pembunuhan Paman Sendiri Ditangkap

Palembang, BP PELAKU pembunuhan terhadap Junaidi (66) ternyata dilakukan oleh keponakannya sendiri Heriyadi alias Dedi (36). Pelaku ditangkap pihak Subdit ...