Home / Headline / Walaupun Tahapan Dan Pencoblosan Di Tunda , NPHD Pemkab Dan 7 KPU Kabupaten di Sumsel Tidak Berubah

Walaupun Tahapan Dan Pencoblosan Di Tunda , NPHD Pemkab Dan 7 KPU Kabupaten di Sumsel Tidak Berubah

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana

Palembang, BP

Meski mengalami penundaan tahapan dan waktu pencoblosan, yang rencananya pemungutan suara dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel memastikan anggaran dan tahapan akan tetap berjalan.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Pilkada 7 Kabupaten se Sumsel, anggaran Pilkada yang telah disetujui sebelumnya, dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemkab dan KPU Kabupaten tidak akan mengalami perubahan.

“Anggaran Pilkada memang saat ini sedang cut off, bukan pembekuan. Jadi anggaran pilkada sampai batas mana terpakai dan sisanya masih direkening atau belum dicairkan,” kata Kelly, Kamis (8/4).

Menurut Kelly, mayoritas KPU Kabupaten sudah memakai anggaran Pilkada yang ada, namun karena ada penundaan Pilkada jadi belum tahu, apakah dikembalikan atau sisa yang belum dipakai sebatas sampai saat ini, diakui Kelly belum ada info dari pemerintah khususnya Pemkab untuk mengambil dana itu dialihkan untuk dana penanganan corona.

“Cut off itu berakhir nantinya, jika tahapan dilanjutkan kembali, dan tidak perlu NPHD baru, karena jumlah tetap dan tidak ada perubahan,” katanya.

Ditambahkan Kelly, dari laporan KPU Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana sudah 2 kali dilakukan pencairan, 1 kali pada tahun 2019 dan 1 kali tahun 2020. Sehingga masih sisa 1 kali lagi pencairan.

“Rata- rata, sudah sekitar 40 persen yang dicairkan dana Pilkada dimasing- masing daerah. Tetapi yang penting ada batas cut off selama ini, masil akan dipakai mungkin Rp 20 miliar dan telah dicairkan tapi baru terpakai Rp 10 miliar, maka dibatas itulah harus distop dulu dan masih direkening,” katanya.

Dilanjutkan Kelly, saat ini tahapan Pilkada “stop” ditunda pada tahapan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan dan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Sementara panitia pemungutan suara (PPS) sudah dilantik, namun di non aktifkan dahulu. Jadi kalau tahapan dilanjutkan, maka diaktifkan kembali dan tahapan perekrutan PPDP dan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan dilanjutkan,” katanya.

Kelly menambahkan jika saat ini pihaknya masih menunggu putusan pemerintah resmi dalam penundaan Pilkada serentak 2020, melalui Peraturan Pengganti Perundang- undangan (Perppu).

“Jadi kalau ada opsi dari Bawaslu RI soal penundaan hingga September 2021 mendatang, itu bukan wewenang KPU Provinsi atau Kabupaten. Tapi tinggal putusan pemerintah dan DPR, sebab KPU ada 3 opsi soal penundaan Pilkada 2020,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

KPK Lengkapi Fitur dan Konten JAGA

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melengkapi fitur dan konten pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Di tengah masa pandemi ...