Home / Headline / Komite III DPD RI Minta Pemda dan Pemerintah Pusat Tingkatkan Koordinasi

Komite III DPD RI Minta Pemda dan Pemerintah Pusat Tingkatkan Koordinasi

Jakarta, BP–Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno mengatakan, Komite III DPD RI menyampaikan beberapa hal dalam rangka percepatan pencegahan, penanganan, dan kewaspadaan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Perlu peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19),” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut Bambang, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat.
Komite III DPD RI, kata dia, meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendistribusikan rapid test, hand gun thermometer, mesin polymerase chain reaction (PCR), ventilator, masker N95, face shield dan alat pelindung diri (APD) lengkap, kepada semua rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia.
Pembagian dan kejelasan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dipertegas. Hal ini penting karena pemerintah daerah merasa kebingungan bertindak, sampai-sampai ada kepala daerah yang sudah memblokir pintu masuk di wilayahnya (karantina wilayah terbatas) untuk memastikan kesehatan masyarakat dan keselamatan warganya.
PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya menegaskan apabila daerah ingin memberlakukan karantina wilayah, harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dengan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas, namun pemerintah Pusat tidak memberikan beban dan tanggungjawab terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
Sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah lsnjutnya, harus lebih dipercepat dan dilakukan secara masif agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menerima dengan cepat, jelas, dan pasti.
Dikatakan, informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yg tidak optimal. Pemda dan masyarakat membutuhkan pengetahuan yang jelas dan benar dari 1 sumber informasi yg ditunjuk.
Bambang menambahkan, kebijakan pembatasan jarak sosial dan pembatasan jarak fisik diperlukan ketegasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang tidak disiplin. Kebijakan ini dibarengi kebijakan karantina wilayah (UU 6/2018).
“Hal penting perlu ditetapkan daerah yang masuk dalam kategori merah, kuning, dan hijau agar masyarakat mengetahui,” tuturnya.
Terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran kesehatan Rp.75 triliun dan Rp.110 triliun bagi anggaran perlindungan sosial. Komite III yang membidangi kesehatan dan perlindungan sosial dorongan kepada pemerintah untuk mempersiapkan aturan turunan secara teknis yg juga diamanatkan Perppu ini (berupa Perpres). Jangan sampai kondisi kedaruratan semacam ini birokrasi pemerintah menjadi penghambat eksekusi dari belanja negara demi keselamatan nyawa warga negara.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Polisi Gadungan Kuras Harta Teman Kencannya Ditembak

Palembang, BP Pihak Polsek Kalidoni Palembang meringkus seorang polisi gadungan bernama Risco Saputra (29), warga Jalan May Zen, Lorong Semendawai, ...