Home / Headline / Hukum dan Kekuasaan

Hukum dan Kekuasaan

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan

HUKUM tanpa kekuasaan tidak ada artinya, dari banyak teori kita mengetahui bahwa hukum itu tidak mungkin ditegakkan apabila tidak ada kekuasaan yang mendukung nya.
Tetapi kekuasaan harus berdiri dibelakang hukum, bukan di depan hukum. Apabila kekuasaan berada di depan hukum dan lebih dominan dari hukum maka dia akan menimbulkan anarchi dan totaliter, seperti Hitler, Mosolini, Ludewijk XIV, Firaun dan banyak lagi di Timur dan Barat.

Jadi dalam hal ini, kekuasaan itu hanya diperlukan sekedar pada batas untuk menegakkan hukum saja. Oleh karena itu agar kekuasaan tak mendominasi hukum, maka kekuasaan itu perlu dibatasi yaitu hukum itu juga.

Baca:  5000 Mahasiswa Awasi Pilkada Di Sumsel

Karena sampai demikian karena ada asumsi bahwa manusia atau orang orang pribadi secara naluriah memiliki kecenderungan untuk berbuat melampaui batas wewenang yang dilimpahkan kepada -Nya.

Kalau kita mempelajari sejarah dan latar belakang turunnya hukum Tuhan, maka akan kita ketahui bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Sebab waktu Rasulullah di Mekkah wahyu yang disampaikan hanya berisi seruan dan anjuran kepada umat untuk kembali kepada Tauhid. Baru kemudian pada waktu nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, wahyu wahyu yang disampaikan mengandung sanksi sanksi hukum.

Mengapa demikian, karena setelah di Madinah, Rasulullah sudah mempunyai pengikut yaitu golongan Muhajirin dan Anshor, disini Rasulullah telah membentuk pemerintahan yang kemampuan untuk menegakkan hukum.

Baca:  PKH Banyak Tidak Tepat Sasaran, Lantaran Kabupaten Kota Tak Lakukan Verifikasi Ulang

Di dalam Al Quran terdapat banyak perbuatan perbuatan tertentu Allah secara tegas menetapkan hukum hukum Nya dan menetapkan sanksi sanksi yang harus dikenakan kepada pelanggar,baik dikenakan saat di dunia maupun di akhirat.. Allah mengatur hamba hambanya- Nya dan Dia juga akan memutuskan semua perkara dengan hukum hukum -Nya itu.

Simpul hukum seharusnya diterapkan, dengan menggunakan cara cara yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri dan tetap berpegang teguh kepada hakekat, fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keadilan dalam keseimbangan yang serasi dan selaras.

Kalau kita mau menggunakan istilah dari Prof. Anwar Saleh, SH guru besar ilmu hukum universitas Tanjungpura dalam pidato pengukuhan yang disampaikan pada tgl. 24 Juni 1992. Beliau menggunakan istilah Hukum dan Penerapannya Secara Tepat Guna.

Baca:  Satgas TMMD Ke 104  Kodim0418 Palembang Diberi Pengarahan

Bagaimana menerapkan hukum yang tepat guna yaitu dengan cara kongkritisasi tujuan hukum dengan dengan cara berpegang pada hakekat,fungsi dari pada hukum yaitu mewujud kan cita hukum dslam hukum nasional.

Hukum nasional maksudnya baik dari sisi formal (hukum yang dibuat oleh putra putri Indonesia sendiri melalui lembaga yang berwenang) maupun subtansinya (dari sisi isinya hujum nasional itu bersumber pada nilai nilai budaya bangsa sendiri, atau Pancasila dalam istilah kenegaraanya).

Ki Hajar Dewantara pernah mengajarkan untuk membentuk budaya nasional harus memenuhi unsur tri con (konsentrisitas, kontinuitas dan konvergensi).#

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR: Corona Bisa Kita Taklukkan, Asal Bergotong-royong

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengucilkan dokter dan tenaga medis kesehatan yang menangani ...