Home / Headline / Bawaslu Sumsel Akan Gelar Video Teleconferensi Dalam Rangka Rakernis Pilkada 2020

Bawaslu Sumsel Akan Gelar Video Teleconferensi Dalam Rangka Rakernis Pilkada 2020

BP/IST
Junaidi SE Msi  ,Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel

Palembang, BP

Ditetapkannya status darurat nasional pandemi Covid-19 atau corona di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewajbkan seluruh elemen untuk melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut.

Sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum menunjukan sikap kooperatif dengan meniadakan aktivitas atau perkumpulan yang melibatkan orang banyak (social distancing) dan mengutamakan bekerja di rumah (work from house) dalam kurun waktu tertentu. Kendati demikian, transfer informasi yang sifatnya internal harus tetap diterapkan dengan tujuan optimalisasi efisiensi dan efektivitas kinerja pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar video teleconferensi dalam agenda rapat kerja teknis (Rakernis) tentang sosialisasi dan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2020. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Rabu (1/4) di ruang rapat Bawaslu Provinsi Sumsel, dengan peserta video telekonferensi yaitu seluruh koordinator divisi (kordiv) dan staf Pengawasan Bawaslu kabupaten penyelenggara pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

Baca:  Raperda Cadangan Pangan Sumsel Mirip Dengan DIY

Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel, Junaidi, SE., M.Si menghimbau kepada seluruh elemen Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap waspada terhadap penyebaran pandemi Covid-19 atau corona serta melakukan upaya pencegahan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan WHO dan Pemerintah Republik Indonesia.

Lebih lanjut Junaidi menambakan, selama masih diterapkannya kebijakan social distancing dan work from house, kegiatan yang sifatnya koordinasi serta mengharuskan untuk disampaikan di internal Bawaslu, maka akan tetap dilakukan dengan menggunakan media video telekonferensi.

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumsel menunda pelbagai kegiatan atau agenda dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas tingkat Kecamatan. Penundaan kegiatan merupakan upaya pertimbangan kesehatan pengawas pemilu di tengah penyebaran pandemi covid-19,”.

Baca:  Tanpa Sertifikat, Warga Klaim Tanah 30 Hektar

“Dikeluarkannya surat edaran Bawaslu RI, maka kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan maret 2020 ditunda, dan sebagai alternatifnya menggunakan media video telekonferensi,” kata Junaidi, Kamis (26/3).
Bukan tanpa sebab, penundaan merupakan tindakan antisipatif terhadap penyebaran covid 19 sekaligus sikap yang kooperatif terhadap instruksi dari Bawaslu RI dan Pemerintah Republik Indonesia.

Junaidi menegaskan, selain melakukan upaya social distancing dan work from house, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara responsif mengupayakan clean area dengan penyemrotan disinfektan pada kamis (26/3) sebagai pencegahan penyebaran covid-19.
Adapun penyemprotan telah dilakukan bekerjasama dengan dinas terkait secara keseluruhan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

“Terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan juga melakukan upaya clean area dengan penyemprotan disinfektan di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota,”tambah Junaidi.
Lebih lanjut Junaidi menambahkan, berkaitan dengan tahapan Pilkada 2020, sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu memiliki rencana kegiatan yang beririsan bertepatan dengan tahapan pilkada 2020 sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU).

Baca:  Jelang Akhir Masa Jabatan, 75 Anggota DPRD Sumsel Periode 2014-2019 Bakal Terima Uang Jasa Pengabdian

Dihadapkan pada kenyataan wabah pandemi covid-19, maka opsi penundaan pada beberapa tahapan ditempuh oleh KPU yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang menunda pelaksanaan pelantikan dan masa kerja PPS; menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan; menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih dan penelitian (coklit); dan menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Senada dengan keputusan KPU, Bawaslu juga akan menyikapi secara kooperatif sebab Pilkada merupakan salah satu instrumen demokrasi yang secara ideal diimplementasikan dengan damai, tanpa ada keresahan, serta tidak mengorbankan keselamatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bantu Cegah Virus Corona, Fraksi PKS DPRD Sumsel Donasikan Gaji Bulan Maret

  Palembang, BP Enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi PKS DPRD Sumsel mendonasikan gaji bulan Maret 2020 ...