Home / Headline / Petambak Garam Berkeluh Kesah kepada Ketua DPD RI

Petambak Garam Berkeluh Kesah kepada Ketua DPD RI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu para petambak, kepala desa, pengurus Muslimat serta Fatayat NU dan pengurus Kadin Pamekasan dan Sumenep.

0Pamekasan, BP–Puluhan petambak garam di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Kamis (19/3), menyampaikan keluh kesah kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Selain petambak, LaNyalla juga bertemu kepala desa, pengurus Muslimat serta Fatayat NU dan pengurus Kadin setempat.
Petambak garam di Pamekasan mengaku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena sudah menyampaikan kepada semua instansi di level kabupaten hingga provinsi, tetapi tidak membuahkan hasil. “Kami sebenarnya ingin langsung bertemu Presiden, supaya mendengar dari kam. Kami sangat susah dan menderita, tidak mampu membiayai sekolah anak,” ujar Iswanto, koordinator petambak garam Pamekasan.
Dikatakan, petambak garam di Madura memiliki hasil yang sesuai dengan standar mutu dengan NACL up 97.Cukup memenuhi syarat untuk industri aneka pangan dan untuk diolah menjadi garam konsumsi. Tetapi, pemerintah tetap membuka kran impor, sehingga harga garam petambak jatuh dan tidak terserap. “Harga sekarang di kisaran 300 rupiah, bahkan ada di bawah itu. Jauh di bawah harga pokok produksi. Kan mati semua kami,” urainya.
Aduan senada juga diterima LaNyalla dari Asosiasi Masyarakat Garam (AMG) menyampaikan hal yang sama. Atas aduan tersebut, LaNyalla berjanji menyampaikan kepada Presiden agar ada revisi Perpres Nomor 71 tahun 2015, tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok penting, dimana saat ini, garam tidak termasuk.
“Saya rasa garam juga kebutuhan pokok dan komoditas penting, mengingat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk industri. Karena kalau masuk dalam Perpres tersebut, maka akan ditetapkan standar harganya juga. Baik harga pokok produksi (HPP) maupun harga eceran tertinggi (HET). Artinya petambak lebih terlindungi dan memiliki kepastian,” ungkapnya.
LaNyalla mengatakan, akan memanggil PT Garam untuk mendengar problemnya, sehingga hasil panen petambak garam rakyat tidak terserap semua. “Langkah terakhir mungkin kami akan meninjau ulang Undang-Undang Aneka Pangan. Karena beberapa cluster industri pengguna garam kan dihapus dalam UU tersebut. Sehingga tidak harus menyerap garam rakyat. Tetapi boleh menggunakan garam impor,” tuturnya.
Yang tidak kalah penting, lanjut LaNyalla dukungan pemerintah meringankan biaya logistik. Mulai dari pengumpulan garam rakyat, hingga pengiriman ke sentra industri. Sebab, secara teori impor lebih efisien. “Misalnya, untuk kawasan industri di Sumatera, tinggal impor dan bongkar di pelabuhan Belawan. Selesai. Lebih murah daripada harus ambil di Madura. Nah ini menjadi domain pemerintah untuk membantu,” papar LaNyalla.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Suami di Bui, Istri Dilaporkan Selingkuh

Palembang, BP KA (60) warga Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang melaporkan menantunya ke Sentra Kepolisian Terpadu ...