Home / Headline / 7 Raperda Usulan Pemprov Sumsel, Resmi Disetujui DPRD Sumsel Menjadi Perda

7 Raperda Usulan Pemprov Sumsel, Resmi Disetujui DPRD Sumsel Menjadi Perda

BP/IST
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil penelitian dan pembahasan panitia khusus (Pansus) I DPRD Sumsel terhadap 7 raperda usulan Pemprov Sumsel, Jumat (20/3).

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil penelitian dan pembahasan panitia khusus (Pansus) I DPRD Sumsel terhadap 7 raperda usulan Pemprov Sumsel, Jumat (20/3).

Adapun 7 Raperda yang dimaksud, antara lain Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Kemudian Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan hadir Gubenur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya serta para undangan.

Baca:  Buntut SE Gubernur Sumsel, Tamu dan Wartawan DPRD Sumsel Tak Bisa Masuk

Secara umum lima pansus melalui juru bicaranya menyetujui dan memahami 7 raperda tersebut.

BP/IST
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil penelitian dan pembahasan panitia khusus (Pansus) I DPRD Sumsel terhadap 7 raperda usulan Pemprov Sumsel, Jumat (20/3).

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengatakan, Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam melakukan upaya- upaya pencegahan,

penanggulangan dan penanganan pasca bencana, menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

“Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumsel,diajukan sehubungan adanya penyerahan kewenangan bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,”

Baca:  Komisioner Bawaslu dan KPU Empat Lawang Telah di Aktifkan

“sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehingga terselenggara- nya pengelolaan hutan secara efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumsel,” katanya

BP/IST
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil penelitian dan pembahasan panitia khusus (Pansus) I DPRD Sumsel terhadap 7 raperda usulan Pemprov Sumsel, Jumat (20/3).

Sementara Raperda tentang Rencana Umum Energi bagi Daerah Provinsi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memberi arah pengelolaan energi di daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi daerah, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

“Hal ini didukung oleh potensi Sumber Daya Energi Sumatera Selatan seperti Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara dan sehingga Panas Bumi yang berlimpah memerlukan suatu pengelolaan secara terencana dan terkendali,” tuturnya.

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan menurutnya, dilatarbelakangi untuk menjembatani kepentingan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk mendapatkan akses kredit atau penbiayaan melalui bank atau kreditur lainnya dan memberikan jasa penjaminan, untuk itu dikatakannya perlu pengembangan dan peningkatan modal PT. Jamkrida Sumsel sejalan dengan misi Gubernur- Wakil Gubernur Sumsel.

Baca:  Ajak Pemuda Tidak Golput Di Pemilu 2019 Di Sumsel

“Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012,tentang Retribusi Jasa Usaha disusun guna menampung beberapa aset pada Dinas Perhubungan, berupa fasilitas pelabuhan pengumpan regional beserta sarana pendukunya dan aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Cold Storage, Petak Pasar Ikan, fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang dapat dijadikan sebagai objek retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar menyimak langsung laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap 7 Raperda Provinsi Sumsel yang kemudian dilanjutkan dengan Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna dan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, dari tanggal 17 Februari hingga 19 Maret 2020 telah melaksanakan dan menyelesaikan pembahasan 7 raperda tersebut dan sudah menandatangani keputusan bersama.

” Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyararakat, ” katanya.#osk/Adv

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bantu Cegah Virus Corona, Fraksi PKS DPRD Sumsel Donasikan Gaji Bulan Maret

  Palembang, BP Enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi PKS DPRD Sumsel mendonasikan gaji bulan Maret 2020 ...