Home / Headline / Komisi III Akan Panggil Kapolri

Komisi III Akan Panggil Kapolri

Anggota Komisi III DPR Supriansa dan Herman Herry dalam diskusi di ruangan wartawan DPR, Selasa (17/3/2020).

Jakarta, BP–Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menegur Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Polisi Merdisyam yang memberikan pernyataan keliru terkait kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

“Pernyataan Kapolda Sultra tidak sesuai fakta di lapangan. Bahkan pihak kepolisian telah menangkap pelaku yang menyebarkan video kedatanganTKA asal China itu di Bandara Haluole,” ujar anggota Komisi III DPR Supriansa didampingi Ketua Komisi III Herman Herry, di ruangan wartawan DPR, Selasa (17/3).

Pernyataan Komisi III itu menanggapi pemberitaan yang menjadi polemik di masyarakat Sultra dengan beredarnya video berdurasi 58 detik di media soal perekam kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3).

Polisi setempat bergerak cepat menangkap pelaku pembuat video tersebut. Kemudian, Kapolda Sultra Brigjen Polisi Merdisyam menyebutkan TKA China itu datang dari Jakarta untuk memperpanjang izin kerja dan kembali ke Morosi untuk bekerja.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra melalui menyebutkan 49 TKA China itu adalah TKA baru berasal Provinsi Henan, China dan baru tiba di Kendari dengan menumpang pesawat Garuda yang sebelum transit di Thailand.

TKA ini selanjutnya diperbolehkan masuk karena dinilai telah sesuai persyaratan dokumen perjalanan dan izin tinggal. Para TKA ini dibekali surat kesehatan (medical certificate) dari Pemerintah Thailand dan telah dikarantina sejak 29 Februari 2020 hingga 15 Maret 2020. TKA tersebut juga telah mengantongi Kartu Kewaspadaan Kesehatan oleh petugas Karantina Kesehatan dan Rekomendasi dari KKP Soekarno Hatta.

Keterangan Kapolda Sultra itu, Komisi III akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait polemik pernyataan Kapolda Sultra Brigjen Polisi Merdisyam.

“Kita mengingatkan Kapolri dan jajarannya untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, transparan, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Supriansa.

Dukatakan, pihsknya akan memanggil Kapolri setelah masuk masa persidangan minggu depan. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi perbedaan pendapat dari Kementerian Hukum dan HAM dengan aparat penegak hukum di semua wilayah Indonesia terkait virus corona ini.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Empat Rumah Sakit di Palembang Dapat Bantuan APD Dari Komisi I DPRD Sumsel

Palembang, BP Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) membagikan Alat Perlindungan Diri (APD) yaitu baju hazmat untuk empat rumah sakit ...