Home / Headline / Paripurna DPRD Sumsel Diwarnai Interupsi, Pertanyakan Penanganan Corona Oleh Pemprov Sumsel

Paripurna DPRD Sumsel Diwarnai Interupsi, Pertanyakan Penanganan Corona Oleh Pemprov Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Rapat paripurna XI DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) Pemprov Sumsel, Senin (16/3) diwarnai interupsi terkait penangangan wabah virus Corona oleh Pemprov Sumsel.

Palembang, BP

Rapat paripurna XI DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) Pemprov Sumsel, Senin (16/3) diwarnai interupsi terkait penangangan wabah virus Corona oleh Pemprov Sumsel.

Adalah anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) H Rizal Kenedi,SH,MM yang melakukan interupsi terkait penyebaran wabah virus Corona dan meminta agar Pemprov Sumsel untuk segera mengambil langkah kongkrit terkait hal ini.

“Salah satunya seperti anak-anak sekolah yang hingga kini belum ads keputusan apakah akan diliburkan sementara waktu. Mengingat saat ini sejumlah provinsi sudah meliburkan siswa,” kata Rizal.

Hal lain, politisi PPP ini juga meminta agar Sekretaris DPR Sumsel agar menyiapkan alat pengukur suhu badan dan hand sanitizer di depan pintu masuk ruang rapat paripurna sebagai antisipasi.
Hal inu langsung dijawab Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Mawardi Yahya yang hadir di paripurna tersebut yang mengaku segera menginsruksikan instansi terkait untuk mengikuti rapat bersama Komisi V DPRD Sumsel guna membahas hal ini. “Segera setelah ini digelar rapat nanti apa hasilnya bakal kami sampaikam segera,” kata Mawardi seraya meminta agar masyarakat untuk tetap tenang dan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing.

Sementara, dari kesembilan fraksi DPRD Sumsel yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya menyatakan mendukung dan dapat menerima penyampaian ketujuh raperda Provinsi Sumsel namun dengan sejumlah catatan.
Seperti Fraksi Partai Golkar (F-PG) melalui juru bicaranya Tamrin,M.Si yang meminta terkait raperda penanggulangan bencana khususnya litigasi Karhutla yang perlu disertai pemberian solusi melalui pendekatan tekhnologi dan alat-alat pertanian.

Disamping itu, FPG juga menyoroti terkait raperda retribusi daerah yang diminta agar dapat betul-betul dilakukan pengawasan supaya tak terjadi kebocoran.

Sementara itu, Fraksi PDIP dengan juru bicaranya Hj Tina Melinda yang meminta Pemprov Sumsel agar dapat merencanakan dengan benar program pra-bencana dan tanggap bencana. Karena anggaran yang sebelumnya juga telah disahkan oleh DPRD Sumsel bersama TAPD beberapa waktu yang lalu.

Rapat paripurna XI DPRD Sumsel yang awalnya dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra Kartika Sandra Desi sebelum akhirnya diserahkan kepada Wakil Ketua I DPRD Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kunjungi Empat Lawang, Komisi V DPRD Sumsel Tinjau Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru

Palembang, BP Sebagai Komisi yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang merupakan lembaga yang ikut menangani bencana non ...