Home / Headline / Kami Pertanyakan Rangkap  Jabatan Di Pemprov Sumsel”

Kami Pertanyakan Rangkap  Jabatan Di Pemprov Sumsel”

Palembang, BP
Ratusan massa Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar demo di kantor Pemprov Sumsel , Senin (16/3).
Massa yang kebanyakan ibu ibu rumah tangga ini meminta Gubernur Sumsel untuk  mengisi jabatan jabatan rangkap yang ada di Pempov Sumsel.
Salah satunya contoh rangkap  jabatan yang dipegang Darma Budi yang menjabat Kepala Dinas PU PSDA Sumsel sekaligus PLT Kepala PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel.
Menurut Ketua MMK Sumsel Aripin Kalender aparatur sipil negara adalah profesi pegawai negeri aipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mewujudkan tujuan nasional dan Pelaksanaan Cita-cita bangsa yang dibutuhkan ASN.
“Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adapun yang kami sikapi adalah dua rangkap jabatan di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Dinas PU BM dan PU PSDA, ” katanya.
Selain itu  beratnya beban yang diemban oleh  Dharma Budi sehingga menurut Aripin kurang pengawasan semua proyek-proyek yang ada di kedua PU tersebut yang berada di seluruh wilayah Sumatera Selatan sehingga beberapa bulan proyek yang sudah dikerjakan banyak yang rusak, belum lagi proyek-proyek pengairan yang harus diawasi membuat banyak pekerjaan yang tidak terkontrol sebagaimana mestinya.
“Contoh proyek Peningkatan/Pemeliharaan jalan berkala akses menuju kebun raya sriwijaya bts ogan ilir sudah mulai rusak padahal baru selesai dibangun ,” katanya.
Untuk itu menurut Aripin,  Masyarakat Miskin Kota meminta kepada  Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengisi salah satu rangkap jabatan yang dijabat 2 dinas PU oleh Dharma Budi.
” Kami meminta Gubernur Sumsel apabila terjadi indikasi penyimpangan kedepan mohon untuk dievaluasi para pejabat tersebut,” katanya.
Sedangkan Asisten III Pemprov Sumsel Prof Edward Juliarta mengapresiasi apa yang disampaikan massa dari MMK Sumsel.
“Kita akan laporkan hal ini segera ke Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.#osk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Pertemukan Semua Pihak, Terkait Konflik Karyawan PT BMU dan Manajemen PT BMU

#Sepakati Upaya Tripartit Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pertemuan bersama karyawan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai ...