Home / Headline / Anggota MPR: Kekerasan Pada Anak Sudah Lampu Merah  

Anggota MPR: Kekerasan Pada Anak Sudah Lampu Merah  

Anggota MPR Yandri Susanto dan Dyah Roro Esti dalam diskusi di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (13/3).

Jakarta, BP–Kekerasan terhadap anak terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Dibutuhkan peran semua pihak, bukan hanya orangtua tetapi juga sekolah, masyarakat, pemerintah, terutama lingkungan terdekat anak.
“Kekerasan pada anak sudah lampu merah. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita semua harus bergandengan tangan dan bersatu padu mengatasi masalah kekerasan terhadap anak,” kata anggota MPR Yandri Susanto di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (13/3).
Menurut Yandri, belum ada keseriusan berbagai pihak untuk mengatasi kekerasan pada anak. “Kepedulian masih kurang karena menganggap kekerasan pada anak sebagai hal biasa. Padahal kekerasan pada anak ibarat api dalam sekam. Sangat mengerikan. Bagaimana nasib bangsa ini jika generasi sekarang sudah banyak yang menjadi korban narkoba, kekerasan seksual, dan menjadi pekerja seks,,” kata Yandri.
Yandri memberi contoh anggaran KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbilang masih kurang. “sehingga masalah kekerasan pada anak bukan salah pemerintah, bukan salah DPR. Saya sevagai Kerua Komisi VIII berjanji berapapun anggaran diperlukan kita penuhi asal sesuai dengan tujuan. Komitmen DPR tidak perlu diragukan dari sisi regulasi dan anggaran,” tegasnya.
Jika anggaran terbatas, Yandri mengusulkan untuk melibatkan pihak swasta atau dunia usaha dalam program mengurangi kekerasan pada anak. Dana CSR dari dunia usaha yang cukup besar bisa digunakan untuk program anak. “Anak adalah masa depan bangsa. Saya berharap pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kita semua bergandengan tangan dan saling bahu membahu untuk mengatasi kekerasan pada anak secara bersama-sama,” harap Yandri.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti mengungkapkan, 50 persen anak di dunia berusia 2 – 12 tahun atau sekitar 1 miliar mengalami kekerasan fisik secara seksual maupun emosional. Untuk Indonesia, UNICEF pada tahun 2015 menyatakan anak usia 13 – 15 melaporkan pernah diserang secara fisik, 26 persen pernah mendapatkan hukuman fisik dari orangtua, dan 50 persen mengaku di-bully di sekolah. “Lingkungan di rumah, di sekolah, dan pergaulan bisa memacu kekerasan pada anak,” katanya.
Dyah sepakat, bahwa dibutuhkan peran semua pihak, orangtua, sekolah, masyarakat, serta pemerintah mengatasi kekerasan pada anak. “Untuk mengurangi kekerasan pada anak bisa dilakukan melalui good parenting, menciptakan lingkungan yang ramah di sekolah, dan social media. Aktivitas media sosial anak perlu dimonitor dan diawasi apakah media sosial digunakan anak untuk hal positif,” jelasnya.
Ketua KPAI Susanto memaparkan, data KPAI tahun 2019 terdapat 4.369 kasus. Kasus ini variatif, yaitu anak berhadapan dengan hukum anak sebagai pelaku, saksi, dan korban; kasus rebutan pengasuhan anak; kasus pornografi dan cyber crime. “Sejak KPAI berdiri tahun 2004 sampai sekarang atau sekitar 16 tahun, anak berhadapan dengan hukum paling tinggi kasusnya seperti pelaku bully, asusila, pencurian maupun yang lain,” ungkapnya.
Susanto berharap upaya proteksi dan penanganan terhadap kasus serta rehabilitasi harus semakin massif dikembangkan di daerah. “Era otonomi daerah penting dikembangkan desa ramah anak, kelurahan ramah anak. Desa dan kelurahan ini menjadi ujung tombak mewujudkan Indonesia yang ramah anak,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Ingatkan Apapun Yang Terjadi Dilapangan Tetaplah Menjadi Tanggung Jawab Bersama.

Palembang, BP Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda Tentang Penerapan New Formal Provinsi Sumsel dan Kota Palembang berlangsung di Mapolrestabes Palembang, Jum’at ...