Home / Headline / Catatan Pemekaran Sumsel Barat dan Palapa Selatan

Catatan Pemekaran Sumsel Barat dan Palapa Selatan

HERLIANSYAH
Ikatan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL) Palembang

TERDENGAR semakin nyaring dari wacana hingga deklarasi pemekaran provinsi baru yaitu Palapa Selatan (baru wacana) dan Sumsel Barat (sudah deklarasi). Semenjak berlakunya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sudah melakukan pemekaran wilayah dan daerah yang cukup sigifikan hingga saat ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan dari pemekaran wilayah dan daerah ini mengamanatkan peningkatan pembangunanan dan kesejahteraan rakyat sepenuhnya.

Visi yang melandasi undang-undang tersebut sangat baik dan prudensial untuk rakyat. Akan tetapi dalam teknis lapangan kesiapan dari wilayah pemekaran tersebut juga menjadi indikator penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Semasa pemerintahan Presiden Gus Dur dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai kualifikasi pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dengan PP No 129/2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa daerah dapat dibentuk atau dimekarkan jika memenuhi syarat-syarat antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang.

Ambisi pemekaran provinsi baru Palapa Selatan dan Sumsel Barat selain memberikan pekerjaan rumah (PR) tentang beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan menyerap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam (SDA), juga memancing kewaspadaan mengenai potensi dominasi kaum elite (elite capture) yang berkuasa dan penyelewenggan anggaran.

Kewaspadaan atas segala kemungkinan bisa terjadi menuntut pertimbangan yang sangat matang agar kemungkinan buruk dapat diminimalisir. Satu langkah yang ambil akan berakibat pajang pada keadaan yang akan mendatang. Makanya perlunya mawas diri dan pertimbangan yang apik terhadap segala indikator yang telah ditetapkan, terlebih dari potensi wilayah yang perlu disoroti secara mendalam agar tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan.

Pada Sumsel Barat tersendiri meskipun sudah melangkah dalam tahap pengajuan ada yang perlu diperhatikan yakni bidang transportasi, ada bidang transportasi laut yang mejadi kendala. Dimana diungkapkan oleh Nopran Marjani, anggota DPRD Lahat sekaligus mantan wakil DPRD Sumsel

“Tujuan pemekaran salah satunya untuk mempermudah jarak administrasi, serta mensejahterakan masyarakat. Tapi permasalahannya dari sisi transportasi. Kalau Sumsel Barat hanya ada udara dan darat, tidak ada laut,” (PALPOS.ID/12/01).

Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga patut di soroti menegenai besaranya, dimana komposisi pendapatan APBD secara nasional dibagi menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menilik potensi yang dimiliki dalam pemekaran provinsi Palapa Selatan yang diwacanakan terdiri enam kabupaten/kota, meliputi Lahat, Empat Lawang, Pagaralam (Palapa), Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma (Bengkulu bagian selatan), dan Sumsel Barat, meliputi Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musirawas, Lubuklinggau, dan Muratara masih dipertanyakan tentang pendapatanya. Sehingga akan berpengaruh terhadap kemandirian provinsi terhadap APBD yang diperoleh.

Belum lagi perkara nepotisme yang akan membuat dinasti politik semakin panjang rentetannya. Tidak dapat dipungkuri lingkaran elit penguasa dengan segala jaringan dan modal yang mereka miliki, mempunyai peluang yang luas pula untuk selalu mendominasi jajaran pemerintahan dan parlemen dalam tatanan pemerintah daerah. Maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga berpotensi dalam provinsi yang sedang digadang saat ini. Pada dasarnya dalam upaya pemekaran daerah yang sedang dicanangkan saat ini memang diharapakan membahwa tujuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Hanya saja jika kemungkinan buruk dapat terjadi, maka mewanti-wanti oligarki pemerintahan harus dapat diantisipasi.

Ketakutan dari dominasi kelompok elit bukan wacana biasa yang tak perlu dihiraukan. Keterpurukan yang disebabkan dari dominasi kelompok elit akan mengerus asas demokrasi secara implisit bahkan eksplisit jika secara masif oligarki diterapkan dalam lingkungan pemerintahan dan parlemen. Maka perlunya penegakan hukum yang tegas tanpa tumpang tindih yang diberlakukan. Tentunya dari sini akhlak dan kapabilitas sosok aparat penegak hukum yang dibutuhkan untuk mengantisipasi oligarki tersebut. Pertanyaannya dalam garapan wilayah baru ini mampu tidak menghadirkan sosok penegak hukum seperti itu?

Tinjauan otonomi daerah yang mengatur Upah Minimum Regional (UMR) yang sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah provinsi juga menjadi perihal yang patut diperhatikan. Di mana indikator pertumbuhan ekonomi yang jadi pertimbangan dalam menentukan besaran UMR, maka dalam provinsi baru ini dengan pertumbuhan ekonimi yang rendah, akan menentukan UMR yang kecil juga. Dari sini kesejahteraan buruh juga akan berpengaruh signifikan terhadap kemakmuran hidupnya.

Pada intinya dengan kemungkinan buruk dan baik dapat terjadi maka perlunya kesiapan dan pertimbangan yang matang untuk mengambil kebijakan dalam konteks pemekaran provinsi baru yang sedang digadang. Rakyat menaruh harapan yang besar atas kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya kepada pemangku kebijakan dalam proses pemekaran provinsi baru tersebut.#

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

“Semua Adalah PPP Sumatera Selatan, Ayo Kembali Ke Rumah Besar Umat Islam”

Palembang, BP Setelah selama lebih kurang empat tahun lamanya berkantor di Jalan Radio, akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan ...