Home / Headline / IGO dan IGOB (Kajian Historis)

IGO dan IGOB (Kajian Historis)

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Berdasar catatan sejarah Inlandsche Gemeentre Ordonantie untuk Jawa serta Inlandche Gemeentre Ordonantie Buitengewesten, dibuat berdasarkan kepada laporan Muntinge tanggal 14 Juli 1914 kepada Gubernur Jenderal Raffles waktu pemerintahan Inggris.

Berdasarkan itu Komisaris Jenderal Pemerintah Belanda kemudian menetapkan dan menyatakan bahwa seluruh adat lama yang telah berlaku selama ini tetap dipertahankan.

Kedua aturan itu semata mata melaksanakan prinsip ” biar rakyat yang memerintah diri sendiri “. Kesan inilah yang menimbulkan anggapan IGO dan IGOB yang disalah gunakan, dianggap tidak sesuai lagi dan diubah dengan undang undang nasional .Kesadaran tersebut dinyatakan dalam ayat 6 penjelasan umum undang undang nomor 5 tahun 1979 yang berbunyi sebagai berikut :Undang undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional.

Sekarang timbul pertanyaan adat istiadat dan kebiasaan yang mana yang diakui seperti tersebut dalam ayat 6 di atas. Apakah namanya saja seperti “marga” ,nagari atau hanya upacara upacara nya saja.

Ter Haar berkata: Hukum adat adalah keseluruhan peraturan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaan nya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati (Bushar Muhammad 1991:17 )Catatan dari penulis bahwa Ter Haar dalam teori KEPUTUSAN nya mengalami perubahan hanya berjarak 7 tahun.

Pendapatnya seperti diatas yang penulis kutip disampaikan tahun 1930 .yaitu keputusan ada ditangan fungsionaris. Tapi di tahun 1937 dimerubah teorinya bahwa yang berhak memberikan putusan adalah Masyarakat.
Simpul yang dapat kita tarik adalah sehubungan dengan penjelasan pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 ( seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga) sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Jambi Belajar Soal Banmus dan BK DPRD Sumsel

Palembang, BP Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Selasa (7/7). Wakil ...