Home / Headline / Marga Zaman Belanda

Marga Zaman Belanda

BP/IST
Albar S Subari SH SU

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Setelah kita membahas phase MARGA mulai bermakna sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat (sistim Genoelogis) yang dalam bahasa Kumoring disebut MORGA yang dipimpin KAI-PATI, dilanjutkan masa kesultanan Palembang, sekarang kita memasuki phase terakhir dari sisi sejarah nya.

Pada tahun 1642 VOC mendirikan lojinya di sungai Aur, yaitu daerah seberang Ulu kota Palembang sekarang . Perselisihan antara VOC dengan pihak kesultanan sering terjadi dan mencapai puncaknya dibawah pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II ditahun 1819 dan 1821 M.

Dibawah Jendral V de Kock Belanda mengadakan expedisi militer secara besar besaran ke Palembang. Pada tanggal 6Juli 1821 Sultan Mahmud Badaruddin II dapat ditahan Belanda, yang untuk seterusnya diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822 M. Sultan terakhir adalah Sultan A. Najamuddin III yang diturunkan pada tahun 1823, dan diganti oleh Pangeran KRAMA JAYA sebagai PEPATIH dan sebagai pegawai Residen Palembang sampai tahun 1855.Sesudah itu berakhir lah pemerintahan Kesultanan Palembang.

Baca:  200 Persil Lahan Warga Belum di Kompensasi Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

Semenjak VOC diambil alih okeh Pemerintah Belanda pada tahun 1799. Tampak dualisme kekuasaan ( kesultanan dan Batavia). Akhir dari segalanya lahirlah Plakaat yang dikeluarkan oleh Muntinghe pada tanggal 1 September 1818 yang berbunyi.

Hak dari Dipati dipati dan Proatin didaerah Hulu sungai tetap berlaku baik dalam soal soal pidana maupun perdata untuk masing masing menetap kan hukum dab melaksanakan nya dengan kesempatan untuk naik banding ke ibukota dalam semua perkara, hal mana dari dahulu merupakan kebiasaan.

Baca:  Bawaslu Sumsel Berikan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu

Sistem pemerintahan Belanda banyak mengadopsi sistem yang diterapkan di Jawa dakam menghadapi Bupati. Karena di Sumsel tidak dikenal Bupati, namun fungsinya berada ditangan DEPATI kepala Marga.
Plakaat Muntinge tahun 1818 memberi gambaran kepada kita adalah suatu kebijakan yang memberikan rakyat pribumi di Morga morga untuk tetap tinggal dibawah dan kekuasaan langsung dari kepala kepala nya sendiri (KAI PATI bhs kumoring). Pada zaman kesultanan ada namanya Jenang okeg Belanda dihapus diganti dengan gelar Controleur (pengawas) baru dikenal tahun 1827 (stbl 109).
Pada tahun 1854 kolonel De Brauw atas perintah Residen Van den Bosch mengadakan kompilasi yang memuat aturan aturan di daerah uluan.

Baca:  Teknisi Water Bombing Karhutla Sumsel Asal Rusia Meninggal

Tata tertib yang semula merupakan aturan adat istiadat di masyarakat hukum adat, kemudian berkembang menjadi aturan aturan yang nengakui kekuasaan sultan serta kehidupan sosial mereka kasih nama SIMBUR CAHAYA dan SINDANG MERDIKE, kemudian berlanjut pula menjadi aturan adat yang dibukukan serta dicetak pertama tahun 1865 dengan aksara Arab Melayu. Simbur Cahaya hasil kompilasi itu terdiri dari 5 bab dengan 178 pasal.#

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kelly Mariana : Penundaan Pilkada Kewenangan Pemerintah Pusat

Palembang, BP Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk ...