Home / Headline / Marga Masa Kesultanan

Marga Masa Kesultanan

BP/IST
Albar S Subari SH SU

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Setelah kita membahas marga tahap awal, yaitu marga dalam makna masyarakat hukum adat yang berasas geneologis. Maka kita akan mengupas secara singkat hubungannya dengan kesultanan Palembang.

Wilayah basis daerah kesultanan Palembang berada sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah daerah langsung dibawah pemerintahan Sultan yaitu daerah BELIDA dan PEGAGAN (Ogan Ilir). Sistem PERDIKAN yang merupakan daerah bebas pajak di Jawa, dibawa dan diterapkan
di Palembang dengan nama ” daerah sikap ”

Usaha untuk menundukkan daerah uluan oleh penguasa Palembang telah dimulai semenjak Adipati Karang Widara yang berkuasa ditahun 1485.

Dengan menelusuri kepedalaman dengan melalui empat muara sungai yang berada di sungai Musi. Dan berhasil menundukkan kurang lebih seratus dusun. Dan sekaligus memberikan gelar gelar kehormatan yaitu Pangeran. Gelar ini tampak nya sebagai upaya menanamkan pengaruh dengan jalan Angkenan Saudara karena pangeran adalah gelar keluarga Kesultanan.

Baca:  Pelaku Pembacokan diringkus

Oleh karena campur tangan Raja terhadap sistem pemerintahan marga di kesatuan masyarakat hukum adat terbatas baik tenaga, biaya dan lain lain, maka primus interpares saat itu menjadi Raja Kecil yang sistem otonomi penuh. Guna memperbesar kas Pemerintah Pusat. Dengan cara berbeda beda satu dengan daerah yang lain Pertama adalah daerah sikap yang semula memang menjadi basis wilayah raja Palembang (.Daerah Belida, Pegagan dan Banyuasin.

Wilayah ini tidak mempunyai pemerintah sendiri, seperti daerah uluan lainnya tetapi diperintahkan langsung oleh pegawai yang ditunjuk oleh Raja Palembang.

Dengan beberapa kepala dusun dilakukan perundingan antara lain terjadi kesepakatan dimana daerah daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang, dengan imbalan wajib bayar pajak, dan sewaktu waktu mereka diperlukan diminta pula untuk menyediakan tenaga kerja. Daerah daerah ini dinamakan daerah ” kepungutan” yang meluputi daerah Musi Ilir, Lematang Ilir, Ogan Ulu, Komering Ilir dan Komering Ulu.

Baca:  KPU Palembang Keluhkan Fasilitas JSC Tak Bisa di Pakai Untuk Lipat Surat Suara

Para kepala marga yang bergelar Depati yang lancar memberikan bantuan akan diakui (Di angken) bersaudara oleh Raja sehingga ia diberi gelar yaitu Pangeran. Taktik seperti ini dimulai kira kira tahun 1485 dan dianggap berhasil.

Kini di daerah uluan (kepungutan) yang dahulu mengenal pemerintahan lokal, karena persahabatan lambat laun mengalami perubahan sifat yang tidak dapat dielakkan.

Kemerdekaan yang diwariskan dari zaman ke zaman sejak dahulu sudah mulai berkurang. Untuk menjamin kelancaran program kesultanan ditempat kan seorang Jenang yang mengkoordinir kesatuan masyarakat hukum adat dalam satu aliran sungai. Dalam keadaan demikian kekuasaan Raja makin lama makin intensip dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ratu Sunuhun ( 1630-1642 M) Pada masa inilah segalanya dilembagakan sehingga dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala persekutuan masyarakat adat menjadi satu kesatuan dengan Ratu Sinuhun adalah penguasa yang dianggap sebagai orang yang membuat peraturan atau melembagakan aturan aturan adat pertama di uluan yang kelak dikemudian hari tahun 1854 dijadikan Kitab Undang Undang Simbur Cahaya.

Baca:  DPRD Sumsel Ingatkan Warga Untuk Antisipasi Penyebaran Virus Corona

Walaupun kini keseluruhan daerah uluan dibawah kekuasaan Sultan namun adat istiadat dan tradisi masing masing tetap berjalan. Inilah yang menjadi kata awal bahwa tradisi tradisi tersebut tetap terpelihara. Yang akan menjadi objek pemetaan adat istiadat masyarakat hukum adatnya yang asli. #

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kelly Mariana : Penundaan Pilkada Kewenangan Pemerintah Pusat

Palembang, BP Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk ...