Home / Headline / DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaalitti saat memimpin Sidang Paripurna didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin.

Jakarta, BP–Dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) diharapkan berpihak kepada daerah. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Kamis, (27/2).
DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU ni sehingga daerah tidak dirugikan. Banyak hal yang menjadi perhatian terutama pengaturan investasi di daerah, tenaga kerja asing ke daerah dan yang tidak kalah penting bagaimana RUU Cipta Kerja ini menguntungkan daerah dan Indonesia umumnya.
“Dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/Komite dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI,” kata Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaalitti saat memimpin Sidang Paripurna didampingi, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin.
Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori menekankan, DPD RI harus menyusun pandangan secara kelembagaan dan dalam penyusunan pandangan itu harus dilakukan lintas Komite bersama PPUU mengingat luasnya bidang RUU Cipta Kerja tersebut.
“Masing-masing Komite dapat membahas muatan dari RUU Cipta Kerja ini sesuai ruang lingkup tugasnya, sehingga semua pandangan dan pendapat dari Komite akan dibahas secara mendalam bersama PPUU, jangan sampai tidak berpihak kepada daerah,” harapnya.
Sidang Paripurna ini, mengagendakan laporan tugas kegiatan dari setiap alat kelengkapan DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020.
“Kami berharap seluruh alat kelengkapan mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan dan melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan mengedepankan tertib administrasi,” tegas Lanyalla.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kelly Mariana : Penundaan Pilkada Kewenangan Pemerintah Pusat

Palembang, BP Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk ...