Home / Headline / KPK Panggil Bupati OKU Selatan  

KPK Panggil Bupati OKU Selatan  

BP/IST
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK

Palembang, BP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Popo Ali Martopo. Popo diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka USM (eks pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (19/2).

Baca:  Dari 2804 TPS, 141 TPS Di Palembang Butuh Ekstra Pengamanan

Penyidik bakal mendalami hubungan Popo dan Undang. Popo diduga mengetahui banyak ihwal korupsi yang dilakukan Undang.

KPK juga memanggil dua pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agama, Tarmizi dan Azhari. Keduanya diperiksa sebagai saksi buat tersangka Undang.
Undang ditetapkan sebagai tersangka suap, Senin, 16 Desember 2019. Penetapan berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara, sedangkan Dendy 8 tahun bui.

Baca:  Polair Polda Sumsel Tangkap Pengedar Narkoba  

Undang diduga korupsi di dua proyek di Kemenag. Dia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah dan pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk madrasah sanawiah dan madrasah aliah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011.

Kerugian negara dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah mencapai Rp12 miliar, sedangkan kerugian negara dari pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar.
Undang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bertambah, 25 ODP Diduga Terpapar Virus Corona di Ogan Ilir

Inderalaya, BP–Semakin hari bukannya makin berkurang, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) bertambah menjadi 25 orang di Kabupaten Ogan Ilir (OI). ...