Home / Headline / Komite II DPD RI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian LHK

Komite II DPD RI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian LHK

Komite II DPD RI saat rapat kerja dengan Menteri KLH Siti Nurbaya.

Jakarta, BP–Komite II DPD RI rapat kerja (raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar di DPD RI, Senin (17/2), untuk membahas program kerja dari Kementerian LHK. Dalam raker tersebut, Komite II DPD RI membahas mengenai permasalahan sampah dan kehutanan yang terjadi di daerah. Selain itu akan menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah.
Menurut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, Komite II DPD RI ngin program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian LHK. Dia minta Siti Nurbaya Bakar dapat membangun komunikasi dengan setiap anggota Komite II DPD RI sebagai mitra mensukseskan program di setiap daerah.
“Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Kami sebagai anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerjasama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ucapnya
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendukung kerja sama antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah. Karwna, anggota DPD RI di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan mensosialisasikan program dari Kementerian LHK. “Tolong program kementerian saat turun ke daerah, anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi mensukseskan program kementerian LHK,” tuturnya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyebutkan adanya pandangan dari Kementerian LHK terkait RUU perubahan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, masalah sampah menjadi hal mengkhawatirkan, sehingga perlu penanganan yang dapat menyesuaikan kondisi saat ini.
“Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” kata Bustami.
Anggota Komite II, Angelius Wake Kako, mengatakan penanganan masalah sampah kurang optimal. Salah satu penyebab kurangnya prasarana yang milik emerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Akibatnya banyak sampah menumpuk dan merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan program Kementerian LHK peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan. Salah satu yang dilakukan adalah kebijakan alokasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Serta mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.
“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kelly Mariana : Penundaan Pilkada Kewenangan Pemerintah Pusat

Palembang, BP Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk ...