Home / Headline / ” LEGAL STANDING ” Masyarakat Hukum Adat

” LEGAL STANDING ” Masyarakat Hukum Adat

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Bagaimanakah yang dapat disebut sebagai ” Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ?
Persoalannya adalah apakah keaslian warga masyarakat di dalam kesatuan masyarakat adat yang bersangkutan merupakan faktor yang menentukan hidup matinya suatu masyarakat hukum adat?. Jika ukuran utamanya tradisi hukum adatnya, maka meskipun orang banyak sudah berganti dengan para pendatang baru, selama tradisinya masih hidup dalam praktek, maka dapat saja dikatakan bahwa masyarakat Adat yang bersangkutan masih hudup.
Tetapi dalam kenyataan praktek, apakah mungkin terjadi dimana warga masyarakatnya sudah berganti dengan para pendatang, tetapi tradisi aali masyarakat yang bersangkutan tetap bertahan hidup dalam praktek sehari hari?. Perlu diadakan penelitian empiris yang tersendiri mengenai hal ini dilapangan. Oleh karena itu untuk memudahkan, kemungkinan ini dimasukkan kedalam kategori kesatuan masyarakat adat yang masih hidup.
Kalau kedua duanya tak terbukti ada dalam kenyataan yang masih hidup, maka tentu saja pengertian kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam kedua kategori juga tidak akan mengganggu pelaksanaan ketentuan Pasal 18 B ayat 2 UUD 45 ataupun Pasal 51 ayat 1 huruf b Undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Meskipun undang undang tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa mana masyarakat hukum adat yang masih hidup dan mana yang tidak, ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tulisan diatas berkaitan dengan kedudukan hukum suatu masyarakat sebagai legal standing di Mahkamah Agung yang telah menentukan syarat formal yaitu kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri memang masih hidup, perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat itu dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang undang.
Tentu perlu diperjelas pula kelompok masyarakat yang manakah atau yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan yang manakah yang bukan.#

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Listrik Sering Padam, Warga Sebut PLN Baturaja Lebay

Baturaja, BP–Warga Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengecam keras soal listrik padam. Listrik ...